SEMARANG, puskapik.com – Genap satu tahun memimpin Jawa Tengah, Gubernur Ahmad Luthfi bersama Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen dinilai menunjukkan orientasi kerja yang kuat. Meski demikian, aspek komunikasi publik masih perlu diperkuat.

Pengamat politik Universitas Diponegoro (Undip), Nur Hidayat Sardini, menilai gaya kepemimpinan Luthfi-Yasin pada tahun pertama ini mencerminkan filosofi Jawa “rame ing gawe, sepi ing pamrih.”

“Filosofi itu menggambarkan bahwa pemimpin sebaiknya banyak bekerja, ramai dalam pengabdian, tetapi minimal dalam pamrih dan pencitraan. Ini penting agar seorang pemimpin tetap empan papan dan memberi teladan,” ujar Nur Hidayat dalam dalam Forum Group Discussion (FGD) satu tahun kepemimpinan Luthfi-Yasin di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Senin sore, 23 Februari 2026. Acara yang dikemas Ngabuburit Jurnalis itu diselenggarakan Forum Wartawan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah (FWPJT).

Baca Juga: Diskusi Forum Wartawan Satu Tahun Luthfi-Yasin: Indikator Makro Pembangunan Jateng Lampaui Target, Ekonomi Tumbuh Menggembirakan

Menurutnya, filosofi tersebut bersifat adiluhung dan relevan dengan konteks kepemimpinan saat ini. Namun demikian, ia menegaskan sepi ing pamrih bukan berarti meniadakan publikasi kinerja sama sekali. Publikasi tetap diperlukan dalam kerangka kepentingan deliberatif dan akuntabilitas demokrasi.

“Pejabat publik adalah pemilik otoritas yang bersumber dari kedaulatan rakyat. Karena itu, publik berhak mengetahui apa yang dikerjakan pemimpinnya. Ini penting agar pembayar pajak tahu bahwa mandat yang mereka berikan digunakan dengan sebaik-baiknya,” jelasnya.

Ia menilai capaian kinerja Pemprov Jawa Tengah selama satu tahun terakhir yang disampaikan melalui data dan angka masih berada pada batas kuantitatif. Menurutnya, capaian tersebut perlu dilengkapi dengan pendekatan kualitatif agar sejalan dengan persepsi publik.

“Prestasi tidak cukup hanya kuantitatif. Harus ada proses kualifikasi melalui persepsi publik. Di sinilah pentingnya amplifikasi kinerja agar masyarakat tahu, menilai, lalu berpartisipasi,” tambahnya.

Nur Hidayat menekankan, publikasi kinerja bukan semata soal pencitraan, melainkan sarana memperkuat legitimasi pemimpin dan mencegah resistensi sosial. Dukungan publik, lanjutnya, menjadi kunci meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan.

“Relasi antara pemimpin dan rakyat bersifat kontraktual. Rakyat membayar pajak dan memberi mandat, sementara pemimpin wajib melindungi, melayani, dan menyejahterakan. Hak untuk tahu (right to know) adalah bagian dari hak asasi warga,” tegasnya.