Setahun Luthfi–Yasin Nahkodai Jateng: Hadapi Bencana, Perkuat Investasi, Kemiskinan Menurun

SEMARANG, puskapik.com – Tepat pada 20 Februari 2026, duet Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen genap satu tahun memimpin Provinsi Jawa Tengah.

Banyak dinamika selama setahun bekerja di tengah bejibun torehan prestasi yang diraih. Kendati demikian, Pemerintah provinsi tetap mampu menjaga laju investasi dan pertumbuhan ekonomi, sekaligus menekan angka kemiskinan.

Sepanjang 2025 hingga awal 2026, sejumlah bencana besar melanda berbagai daerah.

Baca Juga: Bermain Usai Salat Subuh, Tiga Remaja Putri di Batang Tewas Disambar Kereta Api

Mulai dari banjir bandang dan tanggul jebol di Demak, rob di Sayung, longsor di lereng Gunung Slamet yang berdampak ke wilayah Banjarnegara dan Cilacap, hingga tanah gerak di Kabupaten Tegal.

Dengan segala upaya, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berupaya bergerak cepat menangani beragam bencana tersebut. Penanganan dilakukan secara simultan, dari fase tanggap darurat hingga pemulihan pascabencana.

Di saat bersamaan, roda pembangunan tetap berjalan. Sejumlah program prioritas digulirkan, antara lain pembangunan infrastruktur, penguatan investasi, peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, serta intervensi penanggulangan kemiskinan.

Salah satu terobosan yang diperkenalkan adalah program Dokter Spesialis Keliling (Speling) untuk memperluas akses layanan kesehatan, sekolah kemitraan untuk pendidikan gratis, beasiswa santri, serta perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH). Program-program tersebut diklaim menyasar kelompok rentan dan masyarakat berpenghasilan rendah.

Ahmad Luthfi menyebut pendekatan yang ditempuh sebagai collaborative government atau pemerintahan kolaboratif. Pemerintah provinsi menggandeng bupati/wali kota, perguruan tinggi, pelaku usaha, investor, organisasi masyarakat, hingga mitra dari provinsi lain dan luar negeri.

“Kita gandeng kampus dan seluruh potensi masyarakat. Collaborative government ini cara bersama-sama untuk membangun Jawa Tengah,” ujar Ahmad Luthfi.

Pendekatan kolaboratif itu, menurutnya, menjadi keniscayaan karena pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Nilai gotong royong, kebersamaan, kolaborasi, dan kerja tim, disebut menjadi fondasi dalam setiap kebijakan.

Dari sisi makroekonomi, data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah pada triwulan IV 2025 mencapai 5,37 persen (y-on-y), di atas rata-rata nasional sebesar 5,11 persen. Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa.

Realisasi investasi sepanjang 2025 mencapai Rp 88,50 triliun, terdiri atas Penanaman Modal Asing (PMA) sebesar Rp 50,86 triliun dan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) Rp 37,64 triliun. Angka ini menjadi yang tertinggi dalam satu dekade terakhir, dengan 105.078 proyek terealisasi dan serapan tenaga kerja mencapai 418.138 orang.

Pertumbuhan tersebut berdampak pada indikator kesejahteraan masyarakat. Berdasar data BPS, angka kemiskinan turun dari 9,48 persen pada Maret 2025 menjadi 9,39 persen pada September 2025. Jumlah penduduk miskin tercatat 3,34 juta orang, berkurang 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024.

Tak hanya itu, gini ratio Jawa Tengah berada di angka 0,350 pada 2025. Hal itu mengindikasikan ketimpangan pendapatan yang relatif terkendali. Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita naik menjadi Rp 50,82 juta atau tumbuh 5,9 persen dibanding tahun sebelumnya. Sementara tingkat pengangguran terbuka per November 2025 tercatat 4,32 persen. Meski demikian, pekerjaan rumah masih tersisa, terutama pada sektor Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang berada di angka 74,77.