Ikhtiar Mencegah OTT Terulang
Kasus OTT kepala daerah di Jateng jadi alarm tata kelola bersih. Perlu penguatan sistem dan perilaku untuk cegah korupsi secara menyeluruh.
Oleh : Wahid Abdulrahman
Tim Percepatan Pembangunan Daerah Jawa Tengah/Dosen FISIP Undip
KEPRIHATINAN muncul ketika tiga kepala daerah di Jawa Tengah yakni Bupati Pati, Bupati Pekalongan, dan Bupati Cilacap terkena OTT oleh KPK disaat masa kepemimpinan baru berjalan kurang lebih satu tahun.
Menandakan bahwa tata kelola pemerintahan daerah yang bersih (clean governance) masih menjadi pekerjaan rumah yang harus terus dibenahi.
Kita tentu berterima kasih terhadap KPK yang sudah memberikan early warning melalui survey indeks integritas di mana pada tahun 2025 dari 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah terdapat 8 daerah yang dinilai "rentan" meliputi: Kab Pemalang, Kab Purworejo, Kota Semarang, Kab Karanganyar, Kab Jepara, Kab Kudus, Kab Pati, Kab Rembang.
Baca Juga: Pemprov Jateng Siapkan Skema Baru Pengelolaan Aset Idle untuk Dongkrak PAD
Terdapat 18 daerah yang masuk dalam kategori "waspada" yakni: Kab Cilacap, Kab Brebes, Kab Tegal, Kab Banyumas, Kab Purbalingga, Kab Kebumen, Kab Banjarnegara, Kab Batang, Kab Wonosobo, Kab Kendal, Kab Temanggung, Kab Magelang, Kab Semarang, Kota Salatiga, Kab Boyolali, Kab Klaten, Kab Sukoharjo, dan Kota Surakarta.
Adapun 9 daerah masuk dalam kategori "terjaga" yakni: Kota Tegal, Kab Pekalongan, Kota Pekalongan, Kota Magelang, Kab Demak, Kab Grobogan, Kab Blora, Kab Sragen, Kab Wonogiri.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sendiri mendapatkan skor 75,38 masuk kategori "waspada".
Baca Juga: Pakde, Gratifikasi Sih Apa ?
Meskipun demikian penilian tersebut tidak menjamin daerah akan praktik penyelenggaraan pemda yang “kedap” terhadap korupsi. Contoh saja, bagaimana kasus yang terjadi di Kab Pekalongan meski daerah tersebut masuk dalam kategori terjaga.
Bangunan sistem pengadaan barang dan jasa, meski sudah dilakukan secara elektronik bahkan dalam kasus Kab Pekalongan mendapatkan skor 87,54 (skor tertinggi dari 7 indikator internal), ternyata juga masih dapat ditembus oleh praktik KKN.
Demikian halnya dalam proses promosi dan rotasi jabatan sebagai salah satu episentrum korupsi, meski komitmen akan merit sistem sudah tertuang namun acap kali masih jauh panggang dari api.
Sebagai tangan panjang dari pemerintah pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sudah dan akan terus berikhtiar mewujudkan teta kelola pemerintahan daerah yang bersih baik di tingkat provinsi, kabupaten/kota, termasuk di tingkat desa.
Berkaca dari teori yang diungkap oleh Jack Bologne 33 tahun silam, bahwa ada empat komponen penyebab utama terjadinya korupsi yakni GONE yang meliputi: greed yakni keserakahan, opportunity atau kesempatan, need atau kebutuhan, dan exposure atau pengungkapan.
