Raperda Cagar Budaya Resmi Disahkan, Pemkab Pekalongan dan DPRD Perkuat Perlindungan Warisan Sejarah
Pemkab Pekalongan dan DPRD sahkan Raperda Cagar Budaya untuk lindungi warisan sejarah, dorong wisata, dan perkuat pengelolaan aset budaya daerah.
PEKALONGAN, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Pekalongan bersama DPRD Kabupaten Pekalongan resmi menyetujui penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Pekalongan.
Persetujuan tersebut diawali dengan penyampaian laporan hasil rapat gabungan Komisi B dan C DPRD Kabupaten Pekalongan yang menyatakan sepakat tentang Raperda dimaksud.
Dilanjutkan dengan penandatanganan bersama untuk mengesahkan raperda tersebut menjadi peraturan daerah. Penandatanganan dilakukan oleh Plt. Bupati Pekalongan Sukirman dan para Wakil Ketua DPRD yakni Sumar Rosul, Ruben Prabu Faza dan Ridhowi.
Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Pekalongan Sukirman, dalam pernyataannya usai paripurna menyampaikan bahwa Pemerintah Kabupaten Pekalongan terus memperkuat upaya pelestarian warisan sejarah daerah melalui penetapan Raperda tentang Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya.
Menurut Sukirman, keberadaan Raperda ini menjadi langkah penting untuk melindungi berbagai benda maupun situs cagar budaya yang telah ada maupun yang baru ditemukan di wilayah Kabupaten Pekalongan.
Baca Juga: Bupati Tegal dari Masa ke Masa, Diawali Ki Gede Sebayu
Dengan adanya Raperda ini, diharapkan pengelolaan cagar budaya dapat dilakukan secara lebih terarah, terpadu, berkelanjutan, dan tetap memperhatikan nilai-nilai kearifan lokal.
“Poin pentingnya adalah kita melindungi cagar budaya yang sudah ada, termasuk yang baru saja ditemukan. Nantinya akan dikoordinasikan dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelestarian cagar budaya tidak hanya bertujuan menjaga nilai sejarah, tetapi juga diharapkan mampu menjadi daya tarik wisata yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi masyarakat.
“Kalau dikelola dengan baik tentu bisa menjadi daya tarik wisata, sehingga multiplier effect-nya luas untuk masyarakat,” katanya.
Terkait informasi adanya benda cagar budaya yang hilang maupun berpindah tangan, Sukirman menegaskan pemerintah daerah akan membentuk tim khusus untuk melakukan penelusuran di lapangan. Tim tersebut nantinya akan melakukan inventarisasi terhadap seluruh aset cagar budaya milik daerah.
“Makanya munculnya Perda ini untuk melindungi ke sana. Nanti akan dibentuk tim khusus yang akan menelusuri temuan-temuan di lapangan, termasuk yang terindikasi hilang,” jelasnya.
Ia menegaskan, apabila nantinya ditemukan adanya pelanggaran hukum terkait hilangnya benda cagar budaya, maka pemerintah daerah tidak segan untuk melaporkannya kepada aparat penegak hukum.
“Kalau memang ada pelanggaran tentu akan diproses secara hukum. Yang penting barangnya bisa kembali,” tegas Sukirman.
