DPRD Pemalang Kundhi Minta Polisi dan Satpol PP Berantas Peredaran Obat Keras Ilegal
DPRD Pemalang minta polisi dan Satpol PP berantas peredaran obat keras ilegal yang marak, dinilai ancam generasi muda dan perlu penindakan tegas segera.
PEMALANG, puskapik.com – Peredaran obat keras ilegal di Kabupaten Pemalang kembali menjadi sorotan. Lemahnya pengawasan dan penindakan aparat membuat praktik penjualan obat terlarang terus berulang tanpa efek jera.
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso menyoroti, lemahnya pengawasan dan penindakan hukum atas maraknya peredaran obat keras di Pemalang.
Penggrebekan pengedar obat keras oleh ormas GRIB Jaya menjadi alarm keras untuk aparatur Pemkab Pemalang dan kepolisian.
Baca Juga: Ratusan Siswa SD dan SMP Se-Kabupaten Tegal Unjuk Bakat di Ajang FLS3N 2026
Poltisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menyebut, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pemalang dan Polres Pemalang dalam hal ini kerap kecolongan dengan bisnis gelap obat keras.
"Apakah kita kecolongan, jawabannya iya! Sebab praktik ini terus berulang di titik dan pola yang sama. Penjual obat keras jenis Eximer dan Tramadol yang berkedok warung kelontong bukan fenomena baru." kata Kundhi dalam keterangan pers ke awak media, Rabu 6 Mei 2026.
"Masyarakat awam saja tau, masa aparat nggak tau?” imbuhnya.
Baca Juga: Perkuat Mesin Birokrasi, Sekda Jateng Lantik Lima Pejabat Fungsional
Mantan aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) ini menilai pengawasan lintas lini mulai dari instansi dan dinas terkait seperti Dinas Kesahatan, Satpol PP saat ini masih lemah. “Bila masih banyak ditemukan, itu menandakan lemahnya deteksi dini, monitoring, dan koordinasi lintas instansi, bukan semata kurangnya kewenangan,” ucap dia.
Kundhi menyarankan, agar Pemerintah Kabupaten Pemalang dapat memaksimalkan peran Dinas Kesahatan dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Sebab, peran Satpol PP juga sangat menentukan untuk menciptakan kondusifitas wilayah.
