Jauh sebelum kejadian OTT KPK, DPRD Pemalang sudah berkali-kali mengingatkan Bupati Anom Widiyantoro agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan
DPRD Pemalang menyoroti hasil TKA SMP yang menempatkan daerah di peringkat 32 Jateng. Evaluasi pendidikan, peran orang tua, dan Perda Pendidikan dinilai penting
Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, meminta panitia Pokja mengkaji ulang keputusannya
Anggota DPRD Pemalang mendorong perlindungan guru masuk Raperda Pendidikan agar pendidik mendapat kepastian hukum saat membimbing dan mendisiplinkan siswa.
DPRD Kabupaten Pemalang mendukung pembentukan yayasan PSIP demi profesionalitas pengelolaan klub dan kepastian hukum, dengan melibatkan instansi terkait.
PSSI Pemalang mendorong pembentukan Yayasan PSIP sebagai badan hukum klub. DPRD Pemalang mendukung langkah tersebut demi profesionalitas dan keberlanjutan tim.
Gerindra Pemalang masih menunggu restu DPD Jateng untuk PAW dua kursi DPRD yang kosong usai dua kader wafat. Berkas telah diajukan dan kini dalam proses verifikasi.
Sekda baru Pemalang diharapkan mampu memperkuat sinergi eksekutif dan legislatif serta mengoordinasikan TAPD agar program prioritas pemerintah daerah berjalan optimal.
Pendapatan Pemalang 2025 melampaui target mencapai Rp2,812 triliun. APBD mencatat surplus Rp10,2 miliar dan kembali meraih opini WTP dari BPK untuk ke-9 kali.
Anggota DPRD Pemalang mengingatkan semua pihak mematuhi aturan SPMB. Dugaan kecurangan dinilai berisiko dan pelaku harus siap menerima konsekuensinya.