
Tok! DPRD Pemalang Tetapkan Raperda Pilkades, Ada Sejumlah Penyesuaian
DPRD Pemalang menetapkan Raperda Pilkades dengan sejumlah penyesuaian, termasuk masa jabatan 8 tahun dan penghapusan syarat dukungan 2 persen.

DPRD Pemalang menetapkan Raperda Pilkades dengan sejumlah penyesuaian, termasuk masa jabatan 8 tahun dan penghapusan syarat dukungan 2 persen.

Pemkab Pemalang memastikan perubahan APBD 2026 tetap menjaga pelayanan dasar meski dana transfer pusat berkurang dan belanja daerah harus disesuaikan.

DPRD Pemalang meminta Pemkab meninjau ulang bahkan membatalkan pinjaman Rp55 miliar ke PT SMI. Pinjaman disebut dilakukan tanpa pembahasan dan persetujuan DPRD.

Ketua DPC PKB Pemalang Ajeng Triyani menargetkan 13 kursi DPRD pada Pileg 2029. Target itu disampaikan saat ta'aruf dan upgrading pengurus baru PKB Pemalang.

Pemkab Pemalang mengikuti Sidang Tahunan MPR RI 2026 melalui DPRD. Plt Bupati Nurkholes bersama DPRD menyimak pidato Presiden Prabowo terkait arah kebijakan nasional dan APBN 2027.

DPRD dan Pemkab Pemalang menyepakati KUA-PPAS 2027, perubahan KUA-PPAS 2026, serta menetapkan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025 menjadi Perda.

Fraksi Golkar DPRD Pemalang menyalurkan bantuan air bersih bagi warga Desa Pulosari yang terdampak kekeringan serta mendorong solusi permanen penyediaan air bersih.

Jauh sebelum kejadian OTT KPK, DPRD Pemalang sudah berkali-kali mengingatkan Bupati Anom Widiyantoro agar lebih berhati-hati dalam mengambil kebijakan

DPRD Pemalang menyoroti hasil TKA SMP yang menempatkan daerah di peringkat 32 Jateng. Evaluasi pendidikan, peran orang tua, dan Perda Pendidikan dinilai penting

Anggota Komisi A Bidang Hukum dan Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, meminta panitia Pokja mengkaji ulang keputusannya