
Dana Desa Anjlok, DPRD Pemalang Usulkan Bantuan Keuangan Khusus Desa
DPRD Pemalang usulkan BKK dari APBD untuk desa akibat Dana Desa turun drastis, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

DPRD Pemalang usulkan BKK dari APBD untuk desa akibat Dana Desa turun drastis, agar pembangunan dan pelayanan masyarakat tetap berjalan optimal.

Wakil Ketua DPRD Pemalang dorong PNS baru tunjukkan kinerja dan inovasi. Sebanyak 284 CPNS resmi dilantik menjadi PNS di lingkungan Pemkab Pemalang.

DPRD Pemalang imbau masyarakat bijak bermedsos. Kasus pelecehan berbasis AI dinilai serius dan bisa dijerat UU ITE, perlu pengawasan dan edukasi bersama.

DPRD Pemalang minta polisi dan Satpol PP berantas peredaran obat keras ilegal yang marak, dinilai ancam generasi muda dan perlu penindakan tegas segera.

Pemkab Pemalang fokus tingkatkan IPM melalui pendidikan, kesehatan, dan daya beli, dorong investasi serta akses sekolah untuk tekan angka putus sekolah.

DPRD Pemalang usulkan anggaran operasional RT/RW hingga Rp25 juta per tahun dari APBD untuk dukung kegiatan masyarakat dan pelayanan di tingkat lingkungan.

DPRD Pemalang dukung Pilkades 2026 gunakan TPS terpisah demi keamanan, dorong sosialisasi masif agar pelaksanaan tertib dan kondusif.

DPRD Pemalang minta desain TPS Pilkades ala Pemilu dikaji ulang karena dinilai berpotensi menggeser tradisi dan budaya politik desa setempat

Anggota Komisi A DPRD Pemalang Bidang Pemerintahan, Heru Kundhimiarso, menilai kebijakan WFH berpotensi memperburuk disiplin kerja ASN di daerah.

DPRD Pemalang dorong Pemkab tekan belanja pegawai hingga 30%, tanpa PHK PPPK, lewat pembatasan rekrutmen, pensiun dini, dan efisiensi anggaran.