Pejabat Pemalang Dilarang Minta THR, Bisa Berimplikasi Korupsi
Pemkab Pemalang terbitkan surat larangan gratifikasi jelang Idul Fitri 1447 H, minta ASN tak beri atau terima hadiah terkait jabatan dan wajib lapor ke KPK.
PEMALANG, puskapik.com – Baru-baru ini Pemerintah Daerah Pemalang melayangkan peringatan tegas kepada seluruh pejabat di lingkungannya guna mencegah praktik gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah/2026.
Peringatan tersebut tertuang dalam surat nomor B700/134/INSPEKTORAT DAERAH/2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya di Lingkungan Pemerintahan Kabupaten Pemalang.
Surat itu ditandatangani Penjabat Sekretaris Daerah Pemalang, Johan Endro Kusuma, atas nama Bupati Pemalang pada Kamis 26 Februari 2026.
Baca Juga: Bangun Jalan dan Jembatan di Suradadi, Pemkab Tegal Siapkan Anggaran Rp10,041 Miliar
Dalam surat tersebut ditegaskan bahwa Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Penyelenggara Negara wajib menjadi teladan dengan tidak memberi maupun menerima gratifikasi yang berhubungan dengan jabatan dan bertentangan dengan tugasnya, termasuk dalam momentum perayaan hari raya.
Permintaan dana atau hadiah seperti Tunjangan Hari Raya (THR) atau sebutan lain, baik secara individu maupun mengatasnamakan institusi kepada masyarakat, perusahaan, atau sesama ASN/penyelenggara negara, dinyatakan dilarang.
Praktik tersebut dapat berimplikasi pada tindak pidana korupsi sesuai Pasal 12B dan Pasal 12C Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara.
Baca Juga: Gaji Guru PPPK Paruh Waktu Tak Bisa Dibayarkan Dana BOS, Ini Solusi Dikbud Kabupaten Tegal
Penerbitan surat itu juga didasarkan pada Peraturan Bupati Pemalang Nomor 13 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang, serta Surat Edaran Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Pencegahan Korupsi dan Pengendalian Gratifikasi Terkait Hari Raya.
Sedikitnya terdapat 10 poin yang disampaikan dalam surat tersebut sebagai pedoman bagi seluruh ASN dan penyelenggara negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam mencegah praktik gratifikasi menjelang Hari Raya Idul Fitri, berikut poin-poinnya :
