Pemkab Pemalang Hati-hati Ambil Kebijakan Pembiayaan, Bakal Konsultasi KPK
Plt Bupati Pemalang Nurkholes mengaku akan lebih hati-hati mengambil kebijakan pembiayaan dan berkonsultasi dengan KPK serta Pemprov Jateng.
PEMALANG, puskapik.com – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Pemalang, Nurkholes, mengaku akan lebih berhati-hati dalam menjalankan roda pemerintahan, terutama dalam mengambil kebijakan yang berkaitan dengan pembiayaan.
Nurkholes mengatakan, setiap kebijakan yang memiliki konsekuensi pembiayaan akan terlebih dahulu dikonsultasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Salah satunya rencana pembelian lahan untuk pembangunan sekolah rakyat.
Ia menyebut akan meningkatkan koordinasi dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sebelum mengambil keputusan terkait kebijakan tersebut.
Baca Juga: Kredit UMKM Terkontraksi, OJK Tegal Perkuat Sinergi Pembiayaan
"Nanti kita evaluasi, kita menunggu hasil audiensi asistensi dari KPK, semua yang terkait pembiayaan akan kita konsultasikan," terang Nurkholes ditemui puskapik.com di Gedung DPRD Pemalang, Selasa 18 Agustus 2026.
Menurut Nurkholes, statusnya sebagai Plt Bupati membuat dirinya perlu mengoordinasikan berbagai kebijakan dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Langkah tersebut dinilai penting agar setiap kebijakan yang diambil Pemerintah Kabupaten Pemalang berkaitan pembiayaan-pembiayaan tetap berjalan sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan di kemudian hari.
"Saya Plt itu memang semuanya harus berkoordinasi, terutama dengan pak gubernur, jadi kita akan berkoordinasi lebih lanjut." pungkasnya.
Koordinasi tersebut akan dilakukan dalam berbagai kebijakan strategis, termasuk yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan pembiayaan pemerintah daerah. **
