Siswa Pemalang Bisa Sekolah Gratis Berkat Program Gubernur Ahmad Luthfi
Program Sekolah Kemitraan Pemprov Jateng membuka akses pendidikan gratis bagi siswa kurang mampu di Pemalang, sekaligus membantu angka anak tidak sekolah.
PEMALANG, puskapik.com – SMA PGRI 1 Taman menjadi salah satu sekolah swasta di Kabupaten Pemalang yang dipercaya menjalankan Program Sekolah Kemitraan dari Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Program yang dicanangkan Gubernur Ahmad Luthfi itu menjadi pijar harapan bagi siswa-siswi dari kalangan masyarakat tidak mampu untuk tetap bisa bersekolah tanpa terbebani biaya.
Wakil Kepala Kesiswaan SMA PGRI 1 Taman, Slamet Kusworo, menuturkan, tahun ini sekolahnya mendapat kepercayaan lebih besar dalam pelaksanaan program Sekolah Kemitraan.
Baca Juga: Dari Speling hingga Investasi, Jawa Tengah Panen Apresiasi dari Pemerintah Pusat
"Kalau tahun 2025 lalu sekolah kami mendapat kuota 1 siswa. Nah tahun ini kuota kita naik jadi 36 siswa," tutur Slamet Kusworo saat ditemui puskapik.com, Kamis 25 Juni 2026.
Melalui Program Sekolah Kemitraan, seluruh kebutuhan pendidikan penerima manfaat nantinya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Siswa tidak perlu membayar SPP maupun Sumbangan Pengembangan Institusi (SPI), sehingga mereka dapat fokus belajar dan mengembangkan potensi diri tanpa terbebani bayang-bayang biaya sekolah.
"SPP tidak bayar, SPI tidak bayar, jadi walaupun sekolah di SMA swasta tapi serasa sekolah di SMA Negeri," ujar Slamet Kusworo.
Slamet Kusworo mengakui, program Sekolah Kemitraan yang digagas Gubernur Ahmas Luthfi itu memberikan dampak yang sangat positif bagi masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Selain membantu meringankan beban biaya pendidikan, program tersebut juga menjadi langkah strategis dalam menekan angka Anak Tidak Sekolah (ATS).
"Program ini juga kami rasa sangat membantu upaya kita bersama-sama mengentaskan angka ATS, utamanya mereka yang bingung melanjutkan sekolah karena terkendala biaya," tuturnya.
Dirinya menambahkan, mayoritas calon peserta didik yang mendaftar melalui jalur Sekolah Kemitraan berasal dari keluarga yang masuk kategori masyarakat rentan secara ekonomi.
"Memang di sekolah kami yang mendaftar melalui program Sekolah Kemitraan rata-rata dari masyarakat kurang mampu yang terdaftar Desil 2 sampai 4 di data DTSEN," imbuh Slamet Kusworo.
