Warga Pemalang Ingin Pilkades Kembali Terpusat, Sistem TPS Dinilai Berisiko
Warga Pemalang mengusulkan Pilkades kembali terpusat. Sistem TPS dinilai berisiko memicu dampak sosial dan ketimpangan pasca pemilihan kepala desa di Pemalang lokal.
PEMALANG, puskapik.com – Banyak masyarakat desa di Kabupaten Pemalang menghendaki agar pemungutan suara Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) kembali digelar secara terpusat seperti dahulu.
Selain lebih efisien, mereka khawatir rencana Pilkades menggunakan mekanisme Tempat Pemungutan Suara (TPS) layaknya Pemilu menimbulkan dampak sosial pasca pemilihan.
Aspirasi itu mencuat dalam sosialisasi Peraturan Daerah (Perda) tentang Pelaksanaan Pilkades 2026 yang digelar Komisi A DPRD Pemalang di Kantor Kecamatan Pemalang, Jumat 10 April 2026.
Baca Juga: Ciptakan Generasi Berakhlak, Nawal Yasin Dorong Masyarakat Perbanyak Majelis Ilmu
Kegiatan sosialisasi tersebut menghadirkan narasumber Wakil Ketua dan anggota Komisi A DPRD Pemalang, Indianto dan Heru Kundhimiarso. Diikuti para kepala desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD).
Dalam paparannya, Heru Kundhimiarso menjelaskan bahwa mekanisme Pilkades Serentak 2026 di Pemalang yang akan digelar bulan November mendatang menggunakan sistem TPS seperti Pemilu.
"Jadi Pilkades nanti, mekanismenya menggunakan TPS seperti Pemilu seperti Pilkades serentak yang lalu dengan jumlah daftar pemilihnya 500 orang per-TPS." terang Heru Kundhimiarso.
Baca Juga: Juara 1 Festival di Thailand, 13 Siswi SMAN 4 Semarang Tampil 6 Kota Untuk Misi Budaya
Ia menambahkan, penempatan TPS nantinya akan disesuaikan dengan sebaran pemilih dan tidak lagi dipusatkan di satu lokasi. Namun, muncul dinamika di masyarakat soal mekanisme itu.
Sebagian pihak, kata Kundhi, menginginkan agar pemungutan suara kembali dilakukan secara terpusat, sementara sebagian lainnya tetap mendukung pola TPS seperti Pemilu.
"Ada yang beranggapan bahwa Pilkades dengan mekanisme TPS seperti Pemilu menggeser nilai historis dan budaya Pilkades itu sendiri. Forum ini bisa menjadi ruang diskusi membahas itu." tuturnya.
Salah satu aspirasi disampaikan Ketua BPD Mengori, Zaenudin, yang secara tegas menyatakan lebih sepakat jika pemungutan suara Pilkades digelar terpusat seperti dahulu.
"Kalau pakai TPS, nanti ketahuan peta pemilihnya, khawatirnya setelah jadi nanti Kades mengesampingkan pembangunan di wilayah-wilayah yang dia kalah." ungkapnya.
Menurutnya, selain lebih efektif dan efisien, sistem terpusat juga dinilai mampu meminimalisasi potensi dampak sosial pasca-Pilkades.
Ia pun meminta pemerintah daerah, khususnya bupati, untuk mempertimbangkan kembali mekanisme pemungutan suara yang akan diterapkan pada Pilkades November mendatang.
