[EDITORIAL] Predikat WTP Masih Jadi Gincu Pengelolaan Anggaran Pemerintah Daerah

TEGAL, puskapik.com - Sejumlah daerah di wilayah pantura Jateng, akhir pekan lalu memperoleh penghargaan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan.

Bahkan, beberapa pemerintah daerah penghargaan itu diperoleh secara berturut-turut tiap tahun dari 7 kali hingga 10 kali, seperti Brebes sebanyak 7 kali, Kabupaten Tegal 10 kali, dan Kota Tegal 8 kali secara berturut-turut.

Raihan penghargaan tersebut ditandai dengan publikasi dari kepala daerah yang memperoleh penghargaan dengan predikat WTP hampir secara serentak.

Baca Juga: Kebakaran Gudang Pestisida BPP Kajen Pekalongan, Polisi Lakukan Olah TKP dan Selidiki Penyebabnya

Perolehan penghargaan Opini WTP patut mendapat apresiasi sebagai langkah ikhtiar mengingat penilaian ini merupakan salah satu instrumen penting dalam akuntabilitas administrasi keuangan negara.

Persoalannya kemudian apakah penilaian ini sudah menyentuh pada akar persoalan bahwa pengelolaan anggaran sudah sesuai kebutuhan masyarakat.

Predikat WTP yang selama ini diburu oleh pemerintah daerah dianggap sebagai barometer bahwa penggunaan anggaran sudah benar dan tepat.

Acapkali predikat WTP menjadi lipstik atau gincu bagi pengelolaan keuangan daerah karena dalam kenyataannya antara penggunaan anggaran dan kebutuhan masyarakat belum nyambung.

Realisasi Program yang Konkret

Ya, pemerintah daerah dapat predikat WTP, namun keluhan masyarakat masih saja terjadi.

Lihat saja tuntutan perbaikan jalan rusak dan sarana infrastruktur lain masih terus terjadi di media sosial.

Realitas bahwa masyarakat butuh realisasi program yang konkret dan menyentuh langsung tidak bisa dihindari.

Harus diakui Predikat Opini WTP masih bersifat gincu akuntansi yang baru menyentuh kerapian wajah dokumen akuntansi.

Karena itu, penyampaian predikat WTP seharusnya diimbangi dengan seberapa besar belanja anggaran ini menjawab kebutuhan publik yang tepat sasaran, menyentuh langsung pada kebutuhan masyarakat.

Sudah saatnya piagam WTP tidak sekadar dipamerkan ke publik, namun diimbangi dengan realisasi anggaran yang secara konkret menyentuh kepentingan masyarakat.