SLAWI, puskapik.com - Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Tegal mendorong perketat pengawasan dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) Serentak di Kabupaten Tegal pada 2027 mendatang. Hal itu dimaksudkan agar pendidikan politik masyarakat bisa terwujud.

"Jika Pilkades banyak terjadi pelanggaran seperti money politik, penyebaran Brita hoax,fitnah dan sebagainya, maka akan berdampak pada Pemilu," kata Ketua Bawaslu Kabupaten Tegal, Harpendi Dwi P di sela-sela perayawaan HUT ke-18 Bawaslu di Aula Bawaslu Kabupaten Tegal, Kamis 9 April 2026.

Harpendi mengatakan, Bawaslu diakui tidak ada kewenangan untuk ikut campur dalam Pilkades. Namun demikian, Bawaslu berkepentingan memberikan pemahaman tentang pelaksanaan demokrasi.

Baca Juga: Warga Pemalang Ingin Pilkades Kembali Terpusat, Sistem TPS Dinilai Berisiko

Hal itu dimaksudkan jika ditataran demokrasi paling rendah, yakni Pilkades bisa mencerminkan demokrasi yang sehat, maka dalam Pemilu maupun Pilkada bisa berjalan dengan baik.

"Kami mendorong agar lembaga pengawas berfungsi maksimal. Pastinya dalam aturan Pilkades sudah ada lembaga pengawas," ujarnya.

Menurut dia, lembaga pengawas yang dalam Pilkades biasanya dari tiap-tiap kecamatan, juga harus memiliki kewenangan dalam menindak pelanggaran.

Jika tidak, maka sebuah kontestasi demokrasi tidak berjalan normal dan menjadi liat.

Baca Juga: Ciptakan Generasi Berakhlak, Nawal Yasin Dorong Masyarakat Perbanyak Majelis Ilmu

"Jika pengawasan di Pilkades tidak berfungsi, maka masyarakat akan terbiasa melakukan money politik, terbiasa manipulasi data, terbiasa menyebarkan hoax dan fitnah lainnya, Kebiasaan itu juga akan diterapkan di Pemilu dan Pilkada," beber Harpendi.