Puskapik.com - Terbitnya Perpol Nomor 10 Tahun 2025 yang membuka peluang penempatan anggota Polri aktif di 17 kementerian/lembaga kembali memunculkan perdebatan mendasar tentang batas kewenangan, profesionalisme, dan arah reformasi sektor keamanan di Indonesia.

Apalagi aturan ini hadir hanya berselang beberapa hari setelah putusan Mahkamah Konstitusi yang secara tegas menyatakan: anggota Polri aktif tidak dapat menduduki jabatan sipil tanpa mengundurkan diri.

Pertanyaan publik pun mengemuka: ke mana sebenarnya arah reformasi Polri kita?

Polri dan Tanggung Jawab Utamanya Menurut UU

Dalam kerangka hukum nasional terutama UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian tugas utama Polri terang benderang:

Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
Menegakkan hukum
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat

Tiga mandat ini menuntut Polri tetap berada dalam koridor keamanan dalam negeri. Karena itu, reformasi Polri pasca 1999 ketika Polri dipisahkan dari ABRI sesungguhnya ingin memastikan Polri semakin profesional, tidak terseret ke wilayah kekuasaan, dan bebas dari konflik kepentingan jabatan sipil.

Dengan membuka peluang penempatan Polri aktif ke puluhan instansi lain, pertanyaan mendasar muncul: apakah ini masih sejalan dengan prinsip profesionalisme dan reformasi kepolisian?

Potensi Gesekan dengan TNI: Apakah Akan Muncul Kecemburuan Sosial?

TNI (dulu ABRI) sudah lebih dahulu disentuh reformasi, salah satunya melalui pembatasan ketat dwi-fungsi. Saat militer ditarik dari jabatan sipil, publik berharap Polri akan menempuh jalur serupa menjadi institusi yang profesional, spesifik, dan tidak meluas ke ranah birokrasi sipil.

Namun dengan Perpol baru ini:

Polri dapat menempati jabatan di Kementerian ESDM, Perhubungan, Kehutanan, ATR/BPN, BIN, OJK, hingga KPK.
Artinya, Polri kembali hadir sebagai aktor kuat di hampir semua ruang birokrasi strategis.

Kondisi ini berpotensi memunculkan kecemburuan sosial dan institusional. Bila Polri boleh masuk ke jabatan sipil, mengapa TNI tidak? Apakah reformasi yang berlaku bagi TNI tak relevan lagi untuk Polri? Reformasi sektor keamanan yang seharusnya berjalan sejajar, kini tampak timpang.

Contoh Konkret: Penempatan Polri di Lembaga Sipil dan Masalah Profesionalisme

Selama ini, sejumlah kasus menunjukkan bahwa penempatan anggota Polri aktif di lembaga sipil justru menimbulkan:

1. Konflik Kepentingan dan Ketidakjelasan Akuntabilitas
Ketika anggota Polri ditempatkan di Kementerian ATR/BPN atau Imigrasi, publik kerap bingung: ia bertanggung jawab kepada pimpinan kementerian atau tetap kepada Kapolri?

Beberapa contoh kasus:

Di beberapa daerah, penyidikan pertanahan menjadi terganggu karena pejabat pertanahan yang berasal dari unsur kepolisian dianggap “punya akses” ke penegak hukum.
Di sektor perizinan dan kehutanan, pejabat asal Polri kadang berada dalam posisi dilematis ketika berurusan dengan penyidikan tindak pidana di kementerian yang sama.

2. Profesionalisme Lembaga Sipil yang Tersisih
Institusi sipil yang membutuhkan ahli teknis—perhubungan, kehutanan, kelautan, migrasi—justru diisi aparat keamanan. Hal ini menyebabkan:

Karier ASN sipil terhambat
Kompetensi teknis kurang berkembang
Kultur organisasi menjadi “paramiliter”, bukan administratif

3. Dorongan Kekuasaan yang Terlalu Besar
Ketika Polri aktif mengisi jabatan strategis di lembaga seperti KPK, OJK, PPATK, atau BNPB, publik sering khawatir lembaga-lembaga itu kehilangan independensinya.

Kasus perebutan kewenangan, gesekan antar lembaga, hingga problem integritas pernah terjadi akibat dominasi personel dari satu institusi tertentu.

Kesimpulan: Profesionalisme Tak Bisa Dicapai Jika Fungsi Melebar

Reformasi Polri mestinya bergerak menuju:

Penegakan hukum yang bersih
Pelayanan publik yang humanis
Kepolisian sipil (civilian police) yang tidak masuk terlalu jauh dalam jabatan birokrasi

Perpol 10/2025 justru membuka ruang kembali ke pola lama: institusi yang terlalu kuat, terlalu luas jangkauannya, tetapi berisiko kehilangan fokus pada mandat utamanya.

Dalam negara demokrasi, tidak ada satu institusi pun yang boleh berada di terlalu banyak tempat sekaligus. Profesionalisme justru lahir dari batas yang jelas—bukan perluasan tanpa kendali.

(Penulis Rudi Yahya, Pengamat Kebijakan Publik)

Tag: abri

Menjaga Profesionalisme Polri di Tengah Perluasan Wewenang