Driver Maxim Tegal Desak Transparansi Sistem Pembagian Order
Puluhan driver Maxim Kota Tegal menggelar aksi damai di DPRD, menyampaikan tuntutan soal transparansi order, komisi, dan kebijakan aplikator.
TEGAL, puskapik.com - Puluhan pengemudi Maxim di Kota Tegal, mendatangi DPRD Kota Tegal, Selasa 22 September 2026, dalam aksi damai.
Mereka menyampaikan sejumlah keluhan, terkait sistem kerja aplikator yang dinilai belum memberikan kepastian dan keadilan bagi mitra pengemudi.
Aksi tersebut diikuti puluhan driver, sementara 10 orang perwakilan diterima dalam audiensi bersama Komisi III DPRD Kota Tegal.
Baca Juga: Sekolah di Kota Tegal Perkuat Edukasi Pencegahan Kekerasan Anak
Pertemuan juga dihadiri Kapolres Tegal Kota, AKBP Heru Antariksa, Kepala Dinas Perhubungan, Abdul Kadir, Kepala Diskominfo Dorres Indrian Nugroho serta perwakilan pihak aplikator.
Koordinator aksi, Yusuf mengatakan, ini merupakan kedatangan kedua ke DPRD dengan isu yang sama.
Yusuf menyebut, hingga kini belum ada kejelasan atas tuntutan yang sebelumnya telah disampaikan.
Baca Juga: Menembus Laga Ketat, Bahari United Tegal Angkat Trofi NCM Cup 4
"Kami menilai belum ada jawaban pasti dari aplikator. Aspirasi yang kami sampaikan pada aksi sebelumnya seperti diabaikan," kata Yusuf.
Dalam audiensi, para pengemudi menyampaikan enam tuntutan utama.
Di antaranya transparansi sistem pembagian order, evaluasi kebijakan penambahan driver baru, penghapusan sistem prioritas berbayar serta peninjauan penggunaan platform tertentu yang dinilai menambah beban operasional.
Selain itu, mereka juga menuntut realisasi potongan komisi maksimal delapan persen, sesuai regulasi pemerintah, tanpa adanya biaya tambahan lain yang disebut masih terjadi di lapangan.
Sejumlah pengemudi mengeluhkan kondisi pendapatan harian yang dinilai menurun, akibat banyaknya jumlah driver dan terbatasnya order.
Salah satu pengemudi, Rizki menyebut, dalam sehari rata-rata hanya memperoleh sekitar tiga order.
"Driver sekarang sudah terlalu banyak, sementara order terbatas. Pendapatan jadi tidak sebanding," ujar Rizki.
Keluhan juga disampaikan terkait skema program berbayar atau Turbo yang dinilai memberatkan.
Pengemudi Edi menyebut, sistem pra bayar tersebut tidak selalu berbanding lurus dengan pendapatan yang diperoleh.
"Kalau tidak dapat order dalam waktu tertentu, saldo bisa habis. Sementara hasilnya belum tentu menutup biaya," kata Edi.
Menanggapi hal itu, perwakilan Maxim Tegal, Hanna, menjelaskan bahwa program Turbo bersifat opsional dan dirancang untuk mengoptimalkan peluang order pada jam sibuk.
Hanna juga menegaskan, pembagian order dilakukan secara sistematis berdasarkan sejumlah parameter.
"Pembagian order mempertimbangkan jarak, rating, prioritas, dan kepatuhan mitra terhadap layanan," ujar Hanna.
Hanna menambahkan, sejak 1 Juli 2026 perusahaan telah menerapkan komisi delapan persen dari tarif dasar sesuai ketentuan pemerintah.
Hanna juga menyebut verifikasi atribut dilakukan sebagai bagian dari standar operasional layanan.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Kota Tegal, Nur Fitriani menegaskan, regulasi ojek online telah diatur dalam peraturan pemerintah yang membatasi potongan maksimal delapan persen tanpa biaya tambahan.
Ani menyatakan, DPRD akan menindaklanjuti aduan tersebut jika ditemukan pelanggaran oleh aplikator.
"Jika ada pelanggaran, bisa dilaporkan dengan bukti. Kami akan tindaklanjuti sesuai mekanisme, mulai dari teguran hingga langkah administratif," kata Ani.
Kepala Dinas Perhubungan Kota Tegal, Abdul Kadir, meminta para pengemudi untuk aktif melaporkan setiap permasalahan di lapangan.
Abdul Kadir memastikan, pemerintah daerah siap menindaklanjuti jika ditemukan ketidaksesuaian aturan.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Tegal, Dorres Indrian Nugroho mengapresiasi aksi damai yang berlangsung tertib.
Dorres menyebut, fasilitas wifi publik yang tersedia di sejumlah titik kota dapat mendukung aktivitas digital masyarakat, termasuk pengemudi ojek online.