
KPK Beri Sejumlah Rekomendasi untuk Pemkot dan DPRD Kota Tegal
KPK berikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan untuk Pemkot dan DPRD Kota Tegal, fokus pada pengelolaan pokir, hibah, serta pengadaan e-katalog.

KPK berikan rekomendasi perbaikan tata kelola pemerintahan untuk Pemkot dan DPRD Kota Tegal, fokus pada pengelolaan pokir, hibah, serta pengadaan e-katalog.

KPK menggelar sosialisasi pencegahan korupsi berbasis risiko bagi DPRD dan kepala OPD Kota Tegal. Kegiatan di Ruang Paripurna DPRD berlangsung tertutup bagi media.

Komisi I DPRD Kota Tegal mendukung rangkaian Bulan Bahasa yang digelar MGMP Bahasa Indonesia, sekaligus mendorong pelajar memperkuat literasi dan menjaga Bahasa Indonesia.

Puluhan driver Maxim Kota Tegal menggelar aksi damai di DPRD, menyampaikan tuntutan soal transparansi order, komisi, dan kebijakan aplikator.

Komisi III DPRD Kota Tegal mempertanyakan data KBLI usaha hiburan, termasuk diskotik, serta meminta penguatan pengawasan melalui tim terpadu.

Komisi III DPRD Kota Tegal mengkritik parkir khusus di Alun-alun karena target PAD Rp1,2 miliar dinilai tak sebanding dengan biaya operasional Rp1,8 miliar.

Warga Tegal Timur mengusulkan pemasangan APILL, CCTV, perbaikan drainase, jalan lingkungan, dan RTLH saat reses Anggota DPRD Kota Tegal Arie Prima Setyoko.

DPRD Kota Tegal menilai target pembahasan 14 raperda pada 2026 terlalu padat. Bapemperda memilih memprioritaskan raperda yang mendesak agar sesuai target dan ketentuan IKD.

DPRD Kota Tegal menyoroti kerusakan berat Kantor Bawaslu yang telah digunakan delapan tahun tanpa perbaikan. Relokasi sementara ke MPP menjadi salah satu opsi.

Dinsos Kota Tegal menjelaskan pembaruan desil DTSEN harus melalui verifikasi berlapis dan penilaian BPS. Warga diminta bersabar serta aktif berkoordinasi dengan kelurahan