
Driver Maxim Tegal Desak Transparansi Sistem Pembagian Order
Puluhan driver Maxim Kota Tegal menggelar aksi damai di DPRD, menyampaikan tuntutan soal transparansi order, komisi, dan kebijakan aplikator.

Puluhan driver Maxim Kota Tegal menggelar aksi damai di DPRD, menyampaikan tuntutan soal transparansi order, komisi, dan kebijakan aplikator.

Komisi III DPRD Kota Tegal mempertanyakan data KBLI usaha hiburan, termasuk diskotik, serta meminta penguatan pengawasan melalui tim terpadu.

Komisi III DPRD Kota Tegal mengkritik parkir khusus di Alun-alun karena target PAD Rp1,2 miliar dinilai tak sebanding dengan biaya operasional Rp1,8 miliar.

Warga Tegal Timur mengusulkan pemasangan APILL, CCTV, perbaikan drainase, jalan lingkungan, dan RTLH saat reses Anggota DPRD Kota Tegal Arie Prima Setyoko.

DPRD Kota Tegal menilai target pembahasan 14 raperda pada 2026 terlalu padat. Bapemperda memilih memprioritaskan raperda yang mendesak agar sesuai target dan ketentuan IKD.

DPRD Kota Tegal menyoroti kerusakan berat Kantor Bawaslu yang telah digunakan delapan tahun tanpa perbaikan. Relokasi sementara ke MPP menjadi salah satu opsi.

Dinsos Kota Tegal menjelaskan pembaruan desil DTSEN harus melalui verifikasi berlapis dan penilaian BPS. Warga diminta bersabar serta aktif berkoordinasi dengan kelurahan

Ratusan massa Rakyat Tegal Bersatu menggelar aksi damai di DPRD Kota Tegal, mendukung pemerintah menjaga kondusivitas, persatuan, dan iklim investasi di daerah.

Komisi III DPRD Kota Tegal meninjau tanggul Sungai Ketiwon. Perbaikan di Jalan Irian telah rampung, sedangkan tanggul di Jalan Surabayan masih kritis.

Pansus V DPRD Kota Tegal mengebut pembahasan Raperda tentang Penyelenggaraan Penanaman Modal bersama Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu