Gubernur Jateng Respons Keluhan Nelayan Tegal dan Brebes
Nelayan Tegal dan Brebes menyampaikan sejumlah keluhan kepada Gubernur Ahmad Luthfi. Pemprov Jateng menyiapkan solusi terkait muara, solar, bangkai kapal.
TEGAL, puskapik.com - Sejumlah nelayan perikanan tangkap di Kota Tegal dan Kabupaten Brebes, menyampaikan berbagai kendala kepada Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, saat berkunjung ke kawasan Pelabuhan Perikanan Nusantara atau PPN Tegalsari, Tegal, Senin 22 Juni 2026.
Keluhan yang disampaikan meliputi pendangkalan tiga muara sungai di Kota Tegal, kendala proses bongkar muat solar di SPBUN Karya Mina serta persoalan harga BBM solar untuk nelayan di Kabupaten Brebes.
Menanggapi hal tersebut, Ahmad Luthfi meminta Dinas Kelautan dan Perikanan atau DKP Jawa Tengah, segera memetakan rencana normalisasi sungai berikut kebutuhan anggarannya.
Baca Juga: Gubernur Jateng Serahkan Izin Nelayan di Tegal, Dorong Layanan Jemput Bola Meluas
Ahmad Luthfi juga bergerak cepat berkoordinasi dengan Pertamina terkait distribusi solar di SPBUN, agar nelayan dapat mengisi BBM langsung dari dispenser ke kapal.
“Selang dari dispenser SPBUN kurang panjang, tolong dikoordinasikan dengan pengelola agar bisa terakomodir, terutama dari sisi keamanan,” ujar Luthfi.
Selain itu, Ahmad Luthfi juga meminta DKP Jawa Tengah untuk segera membersihkan bangkai kapal korban kebakaran yang masih berada di kolam PPN Tegalsari.
Ketua Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Jawa Tengah, Riswanto, mengapresiasi langkah cepat yang diambil gubernur dalam merespons persoalan nelayan, termasuk mengaktifkan kembali operasional SPBUN Karya Mina setelah sempat berhenti selama tiga bulan.
Baca Juga: Gubernur Luthfi Pastikan Perizinan Nelayan Gratis, Jika Ada Pungli Warga Diminta Melapor
“Meski masih bersifat transisi, SPBUN ini bisa beroperasi. Namun kami masih menunggu aktifnya OSS di Kementerian ESDM,” kata Riswanto.
Riswanto menjelaskan, operasional SPBUN membutuhkan sertifikat standar, sehingga untuk sementara diberikan rekomendasi oleh pemerintah daerah agar tetap bisa beroperasi hingga Oktober 2026.
Sementara itu, Kepala DKP Provinsi Jawa Tengah, Endi Faiz Effendi, menyebut terdapat 18 bangkai kapal di kolam pelabuhan.
Pada tahun ini, pemerintah menganggarkan sekitar Rp 150 juta untuk menarik lima unit kapal, dengan rincian tiga unit akan dihancurkan dan dua lainnya dimanfaatkan untuk konservasi di Perairan Karang Jeruk, Kabupaten Tegal.
Menurut Endi Faiz, kapasitas kolam pelabuhan hanya mampu menampung sekitar 600 kapal, sementara jumlah kapal aktif mencapai 1.200 unit, sehingga penataan dan pembersihan area menjadi kebutuhan mendesak.
Adapun pendangkalan muara terjadi di Sungai Kaligung atau Kali Bacin, Kali Kemiri dan Kali Sibelis. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menargetkan kawasan tersebut dapat dikembangkan menjadi pelabuhan nasional hingga internasional pada 2027-2028, setelah proses hibah ke pemerintah pusat rampung.
