Kantor Staf Presiden Turun ke Tegal, Serap Aspirasi Nelayan soal BBM Mahal
Tim KSP turun ke Tegal serap aspirasi nelayan soal mahalnya BBM. Nelayan minta harga solar ditekan demi menjaga operasional melaut tetap berjalan.
TEGAL, puskapik.com - Perwakilan Kantor Staf Presiden atau KSP turun langsung ke Kota Tegal untuk menyerap aspirasi nelayan Jawa Tengah, menyusul rencana aksi demonstrasi terkait tingginya harga bahan bakar minyak yang dinilai kian memberatkan operasional melaut.
Kunjungan ini merupakan tindak lanjut atas surat permohonan audiensi dari DPD Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia atau HNSI Jawa Tengah, yang sebelumnya dilayangkan saat Kepala Staf Kepresidenan masih dijabat Moeldoko.
Surat tersebut kemudian dikaji ulang oleh Kepala Staf Kepresidenan saat ini, Dudung Abdurachman, hingga akhirnya KSP mengirim tim untuk turun ke lapangan.
Baca Juga: HIPMI Basketball Competition Pemalang, Usung Sinergi Olahraga dan UMKM
Ketua DPD HNSI Jawa Tengah, Riswanto mengatakan, tim KSP datang pada 12-13 Mei 2026 untuk belanja masalah langsung dari nelayan, sekaligus merespons rencana aksi yang sempat mencuat.
"Nah ini momen yang sangat pas. Tim KSP kemudian belanja masalah ke daerah-daerah, termasuk terkait ketahanan pangan," ujar Riswanto, Rabu 13 Mei 2026.
Menurut Riswanto, isu ketahanan pangan tidak hanya menyangkut sektor pertanian, tetapi juga perikanan yang menjadi tumpuan hidup nelayan.
Baca Juga: 300 Kapal Nelayan Tegal Bergantung Solar Subsidi
Dalam pertemuan itu, nelayan menyampaikan salah satu tuntutan utama, yakni permohonan harga khusus BBM solar industri.
Mereka mengusulkan agar harga BBM non subsidi bisa ditekan di kisaran Rp 10.000 hingga maksimal Rp 15.000 per liter.
Pasalnya, harga BBM yang saat ini bisa menembus Rp 30.000 per liter dinilai sudah di luar kemampuan nelayan.
"Dampaknya ada sekitar 1.600 kapal di Juwana, Kabupaten Pati, yang 80 persennya sudah tidak bisa beroperasi," ungkap Riswanto.
Riswanto memperingatkan kondisi serupa berpotensi terjadi di Kota Tegal, terutama saat kapal-kapal yang kini masih melaut dengan stok BBM lama harus kembali membeli bahan bakar dengan harga terbaru.
Selain dengan KSP, nelayan juga telah beraudiensi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah.
Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, disebut meminta nelayan tetap menjaga kondusivitas wilayah sembari menunggu tindak lanjut pemerintah pusat.
