Layanan MBG Terhenti saat Libur Sekolah, Wabup Batang Akan Undang Koordinator Wilayah SPPG

BATANG, puskapik.com - Pemerintah Kabupaten Batang akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa liburan sekolah.

Hal tersebut menyusul ada masukan dari masyarakat terkait distribusi layanan yang terhenti selama peserta didik libur sekolah.

Selama masa libur sekolah, praktis tidak ada layanan MBG kepada anak-anak di sekolah.

Baca Juga: Harga Sayur di Pasar Pemalang Diombang-ambing MBG, Pedagang Kecil Terhimpit

Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika bahan baku kering masih dapat didistribusikan meskipun kegiatan sekolah sedang libur.

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan hal tersebut saat ditemui usai kegiatan rapat paripurna di Kantor DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin 22 Juni 2026.

Suyono, selaku Ketua Satgas MBG Batang menuturkan Pemkab akan melakukan evaluasi dan mengundang koordinator wilayah SPPG untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Menurut Suyono, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan MBG.

Selain itu, lanjut Suyono, jumlah SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau berstatus suspend berdasarkan laporan sementara mencapai sekitar 11 SPPG.

Meski demikian, Pemkab Batang belum memerinci penyebab penghentian operasional SPPG tersebut karena masih menunggu hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Harga Telur di Pasar Pemalang Turun Usai MBG Mandeg Selama Libur Sekolah

"Kami masih melihat dinamika yang ada. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya,” tegasnya.

SPPG Baru

Pemkab Batang juga akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan SPPG baru yang saat ini sedang berjalan.

Evaluasi akan difokuskan pada aspek legalitas dan kesesuaian prosedur, termasuk memastikan setiap pembangunan telah mengantongi persetujuan resmi dari pihak berwenang.

"Kami akan mengecek apakah pembangunan yang dilakukan sudah memiliki izin atau surat keputusan dari pihak pusat sesuai ketentuan yang berlaku. Selain aspek perizinan, kelengkapan sarana sanitasi juga menjadi perhatian dalam evaluasi tersebut,"ujarnya.

Suyono menambahkan Dinas Kesehatan telah menyampaikan laporan terkait kondisi sanitasi sejumlah SPPG.

"Laporan dari Dinas Kesehatan sudah masuk, tetapi belum saya pelajari secara menyeluruh. Nanti akan kami lihat lebih detail untuk mengetahui kondisi sanitasi masing-masing SPPG,"tandasnya.

Ditegaskan Suyono, Pemkab Batang berkomitmen memastikan seluruh satuan yang menjalankan program tersebut memenuhi standar operasional, perizinan, serta kelayakan fasilitas pendukung agar pelayanan kepada masyarakat dapat berjalan secara optimal.

"Melalui evaluasi yang dilakukan, diharapkan pelaksanaan program SPPG di Kabupaten Batang dapat semakin tertib, akuntabel, dan memberikan manfaat yang maksimal bagi masyarakat, khususnya para peserta didik dan keluarga penerima manfaat,”tuturnya.***