Layanan MBG Terhenti saat Libur Sekolah, Wabup Batang Akan Undang Koordinator Wilayah SPPG

Selasa, 23 Juni 2026 | 20.16
Wakil Bupati Batang Suyono
Wakil Bupati Batang Suyono

Pemerintah Kabupaten Batang akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa liburan sekolah dan tidak melakukan pelayanan

BATANG, puskapik.com - Pemerintah Kabupaten Batang akan mengevaluasi pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) selama masa liburan sekolah.

Hal tersebut menyusul ada masukan dari masyarakat terkait distribusi layanan yang terhenti selama peserta didik libur sekolah.

Selama masa libur sekolah, praktis tidak ada layanan MBG kepada anak-anak di sekolah.

Baca Juga: Harga Sayur di Pasar Pemalang Diombang-ambing MBG, Pedagang Kecil Terhimpit

Kondisi tersebut berbeda dengan sebelumnya ketika bahan baku kering masih dapat didistribusikan meskipun kegiatan sekolah sedang libur.

Wakil Bupati Batang Suyono menyampaikan hal tersebut saat ditemui usai kegiatan rapat paripurna di Kantor DPRD Batang, Kabupaten Batang, Senin 22 Juni 2026.

Suyono, selaku Ketua Satgas MBG Batang menuturkan Pemkab akan melakukan evaluasi dan mengundang koordinator wilayah SPPG untuk berdiskusi terkait langkah-langkah yang perlu dilakukan.

Menurut Suyono, evaluasi diperlukan untuk memastikan pelaksanaan program tetap berjalan sesuai tujuan serta mampu menjawab kebutuhan pelayanan MBG.

Selain itu, lanjut Suyono, jumlah SPPG yang saat ini tidak beroperasi atau berstatus suspend berdasarkan laporan sementara mencapai sekitar 11 SPPG.

Meski demikian, Pemkab Batang belum memerinci penyebab penghentian operasional SPPG tersebut karena masih menunggu hasil evaluasi dan perkembangan kondisi di lapangan.

Baca Juga: Harga Telur di Pasar Pemalang Turun Usai MBG Mandeg Selama Libur Sekolah

"Kami masih melihat dinamika yang ada. Nanti akan kami pelajari lebih lanjut sebelum mengambil langkah berikutnya,” tegasnya.

SPPG Baru

Pemkab Batang juga akan melakukan peninjauan terhadap pembangunan SPPG baru yang saat ini sedang berjalan.

Evaluasi akan difokuskan pada aspek legalitas dan kesesuaian prosedur, termasuk memastikan setiap pembangunan telah mengantongi persetujuan resmi dari pihak berwenang.

Halaman 1 dari 2

Artikel Terkait