Serahkan DPA 2026, Bupati Brebes Ajak Kawal Pembangunan Daerah

BREBES, puskapik.com - Bupati Brebes Paramitha Widya Kusuma mengajak seluruh jajarannya, untuk mengawal proses pelaksanaan pembangunan daerah di tahun 2026.

Hal ini di tegaskan Paramitha usai secara resmi menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2026. Penyerahan DPA tahun 2026 ini, di laksanakan di Pendopo Kabupaten Brebes, Senin (5/1/2026).

Paramitha mengatakan, penyerahan DPA bukan sekadar rutinitas birokrasi, melainkan tonggak komitmen Pemkab Brebes.

Baca Juga: DPRD Brebes Desak Pemkab Selesaikan Verifikasi Honorer Non ASN Gagal CPNS

Penandatanganan Pakta Integritas juga merupakan pernyataan sikap dan keberpihakan, bahwa pemerintah berdiri di barisan pemerintahan yang bersih, berani, dan bertanggung jawab.

Pihaknya mengajak para OPD dan kepala bagian, direktur RSUD, camat se Kabupaten Brebes, lurah serta ketua organisasi penerima anggaran untuk mengawal pelaksanaan program pembangunan ini.

"Kita menegaskan tekad bersama untuk mengawal pelaksanaan APBD tahun anggaran 2026 secara transparan, akuntabel, dan bebas dari penyimpangan," ucapnya.

Baca Juga: Pemalang Tata Ulang Birokrasi, 30 Instansi Diselaraskan Regulasi Nasional

Paramitha menyampaikan, pelaksanaan program pembangunan adalah janji pemerintahan yang harus diwujudkan bersama melalui kerja nyata dan keberanian mengambil keputusan yang berpihak kepada masyarakat.

Program Prioritas

"Kita punya program-program prioritas yang menyentuh langsung kebutuhan rakyat. Di antaranya, program Beresi Dalan, Wardoyo (wareg sedoyo) dan Satu Keluarga Satu Sarjana. Kemudian, Adminduk Digitalisasi, Beresi Sampah, Brebes Festival dan Lestari Budayaku. Selain itu, Jaga Harga Bawang, Nakes Door to Door, serta BPJS Ketenagakerjaan bagi ketua RT/RW dan para petani," Paparnya.

Program tersebut, lanjut Paramitha, merupakan amanah rakyat. Kepada seluruh kepala perangkat daerah, tidak ada ruang untuk pemborosan.

Baca Juga: Putri Daerah Brebes Tampil di KDI 2025, Bupati Ajak Dukung Afifah

Tidak ada toleransi terhadap program yang tidak berdampak, dan tidak ada kompromi terhadap penyimpangan anggaran.

"Optimalisasi anggaran harus di arahkan sepenuhnya untuk menyukseskan program prioritas. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta memperkuat kepercayaan publik kepada pemerintah daerah," serunya.