Solar Industri Melonjak, Nelayan Jateng Minta Skema BBM Khusus

SEMARANG, puskapik.com - Lonjakan harga solar industri hingga hampir Rp 30 ribu per liter membuat kapal nelayan di Jawa Tengah terancam berhenti melaut.

Menyikapi kondisi itu, Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi, akan mengawal aspirasi nelayan ke pemerintah pusat agar ada skema khusus BBM bagi kapal perikanan di atas 30 gross ton (GT).

“Sudah kita terima aspirasinya nelayan di Jawa Tengah. Mereka mewakili teman-teman yang kapalnya di atas 30 GT, di mana kapal itu menggunakan BBM nonsubsidi,” ujar Gubernur pusai menerima audiensi Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah bersama pelaku usaha perikanan dan perwakilan nelayan di Kantor Gubernur Jawa Tengah, Jumat (8/5/2026).

Baca Juga: Bapemperda DPRD Brebes Kebut Penyusunan Raperda Strategis

Menurutnya, kenaikan harga solar industri dari kisaran Rp 13 ribu-Rp15 ribu per liter menjadi Rp 25 ribu-Rp 30 ribu per liter sangat memberatkan biaya operasional nelayan.

“Sekarang hampir Rp30 ribu. Itu tentu sangat berat bagi mereka,” katanya.

Ahmad Luthfi menegaskan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah akan menindaklanjuti seluruh aspirasi nelayan dengan berkoordinasi langsung ke kementerian terkait, mulai dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian ESDM hingga Kementerian Keuangan.

“Semua aspirasinya kita tampung, kemudian kita akan bikin surat, kita kawal ke Kementerian KKP, kemudian ke Kementerian ESDM, kalau perlu ke Kementerian Keuangan agar yang nonsubsidi juga mendapatkan relaksasi supaya mereka bisa melaut,” tegasnya.

Baca Juga: DPRD Pemalang Imbau Bijak Bermedsos, Pelecehan Berbasis AI Bisa Dijerat UU ITE

Ia menilai persoalan kenaikan BBM tersebut tidak hanya berdampak pada nelayan, tetapi juga berpotensi mengganggu rantai ekonomi kawasan pesisir dan memicu kenaikan harga ikan.

“Kalau nelayan sampai tidak bisa melaut, implikasinya sangat luas. Produksi ikan terganggu, harga ikan bisa naik, inflasi bisa terdampak, dan ekosistem ekonomi di kawasan pelabuhan juga ikut terganggu,” ujarnya.

Gubernur juga menyatakan siap mengawal penuh aspirasi para nelayan agar mendapat perhatian pemerintah pusat.

“Saya bertanggung jawab mengusahakan agar suara panjenengan semua didengar oleh pusat. Kalau itu menjadi kewenangan saya, pasti langsung saya selesaikan. Tetapi karena ini kewenangan pusat, maka kita dorong bersama-sama,” katanya.

Selain persoalan BBM, Luthfi berencana berdialog langsung dengan pedagang ikan, asosiasi nelayan, dan pelaku usaha perikanan di Juwana untuk mencari solusi bersama bagi sektor perikanan tangkap.

“Apa gunanya infrastruktur maju kalau nelayan kita masih kesulitan. Maka persoalan utama ini harus segera ditangani,” pungkasnya.