SEMARANG, puskapik.com - Anggota DPRD Jawa Tengah kompak menyoroti gaya kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi menjelang satu tahun masa kepemimpinannya di Jawa Tengah.

Ahmad Luthfi dinilai memiliki karakter kepemimpinan yang berbeda dibanding kepala daerah lainnya. Ia dikenal minim pencitraan dan lebih menekankan pada kerja-kerja substansial. Tak heran jika sosoknya jarang tampil di tengah masyarakat, terlebih jika hanya untuk kepentingan popularitas.

Gaya kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi setidaknya mendapatkan apresiasi dari anggota Fraksi PKS, Golkar dan bahkan PDIP yang merupakan koalisi lawan di Pemilu 2024 lalu.

Sekretaris Fraksi PKS di DPRD Jawa tengah, Ida Nurul Farida mengatakan untuk melihat kinerja Gubernur dan wakil Gubernur tak bisa sebatas melihat seberapa sering mereka turun ke masyarakat.

Baca Juga: Lapas Brebes Deklarasikan Zona Integritas WBBM 2026

Tolok ukur kinerja adalah keberhasilan program yang dicanangkan dengan realisasinya. Ia mencontohkan seperti turunnya angka kemiskinan, pembangunan Rumah Tak layak Huni (RTLH) sangat dirasakan oleh masyarakat. Program lain yang sudah terealisasi seperti membuka lapangan kerja, pembangunan infrastruktur, insentif pada guru agama, pembangunan Ponpes juga sangat dirasakan manfaatnya.

"Pak Gubernur ini model kepemimpinannya bukan pencitraan. Beliau berdua (bersama wagub Taj Yasin) melakukan kerja-kerja substansial. Program itu tadi sepertinya tidak nampak dan tidak populer, tapi masyarakat merasakan langsung manfaatnya," kata Farida yang duduk di Komisi E, Senin 2 februari 2026.

Saat ditanya perihal tanggapan negatif netizen di media sosial, ia menilai wajar-wajar saja. Karena pro dan kontra maupun penilaian positif negatif atas kinerja gubernur itu sudah pasti ada. Karena seorang pemimpin tidak akan bisa memuaskan semua pihak. "kalau menanggapi netizen tidak ada habisnya.

Baca Juga: PN Kendal Jadwalkan Sidang Putusan Terdakwa Kasus Pembunuhan Baladiva

Mungkin Pak Luthfi fokus ke substansi dan tidak ambil pusing komentar-komentar negatif itu. Ada yang puas dan tak puas itu pasti, tapi kan kewajiban pemerintah melaksanakan kerja sesuai rencana dan OPD-OPD sudah melaksanakannya 95% atau 97%," ucapnya.