BOYOLALI, puskapik.com — Jawa Tengah telah mentas dari status desa sangat tertinggal. Sebaliknya, Jateng memacu berkembangnya Desa Mandiri dan Desa Maju untuk memacu perekonomian Jawa Tengah.

Untuk mewujudkannya, Gubernur Ahmad Luthfi melakukan intervensi. Menurutnya, semua kebijakan yang diambil pemerintah harus berujung pada kesejahteraan masyarakat dan kemajuan daerah termasuk di level desa.

Capaian indeks desa di Jawa Tengah, pada 2025 sudah tidak ada kategori desa sangat tertinggal. Sementara jumlah desa mandiri sekitar 28,27%, kemudian desa maju sebanyak 3.921 desa atau 50,2%, dan sebanyak 1.666 desa masuk kategori desa berkembang.

Baca Juga: Jasad Pendaki Syafiq Ridhan Ali Razan Diturunkan dari Gunung Slamet

"Memang desa di Jawa Tengah itu adalah desa yang terbesar di Indonesia. Jumlahnya 7.810, di mana kualifikasi desa kita hampir 78% sudah mandiri, maju, dan berkembang. Hanya 15 desa yang tertinggal (yang menjadi prioritas intervensi agar naik kelas)," kata Ahmad Luthfi usai peringatan Hari Desa Nasional di Lapangan Kawasan Kebun Raya Indrokilo, Desa Butuh, Kecamatan Mojosongo, Kabupaten Boyolali, Kamis, 15 Januari 2026.

Ahmad Luthfi memaparkan, secara umum kondisi desa di wilayahnya. Jawa Tengah merupakan provinsi dengan jumlah desa terbanyak di Indonesia, sekitar 7.810 desa yang tersebar di 29 kabupaten/kota.

Baca Juga: Hari Desa Nasional di Jateng, Ahmad Luthfi Dorong Desa Mandiri dan UMKM Ekspor

Maka dari itu, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berkomitmen untuk mendorong pembangunan desa secara berkelanjutan. Sebagaimana yang Ahmad Luthfi sampaikan tentang desa sebagai ujung tombak pembangunan daerah dan nasional.

Program desa yang dilakukan Pemprov Jateng sudah menunjukkan progres yang baik. Hasilnya ada 154 Kawasan Perdesaan yang terdiri dari 6 kawasan meliputi pertanian, perkebunan, perikanan, pariwisata, industri, dan juga peternakan. Kemudian ada 2.331 Desa Mandiri Energi, terdiri dari 2.138 Desa mandiri energi inisiatif, 165 desa mandiri energi berkembang dan 28 desa mandiri energi mapan. Selain itu ada 899 Desa dan Kampung Wisata, terdiri dari 685 desa wisata rintisan, 173 desa wisata berkembang dan 39 desa wisata maju.

Program tersebut juga didorong oleh program Satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Satu Desa Binaan atau Dampingan. Program ini sekaligus sebagai strategi penanggulangan kemiskinan. Total pada 2025 ada 76 desa dampingan dari 49 OPD Provinsi Jawa Tengah.