PUSKAPIK.COM, Semarang - Gubernur Jateng Ahmad Luthfi serahkan dokumen usulan pembangunan strategis kepada Komisi V DPR RI saat Kunker masa reses di Gradhika Bhakti Praja, Jumat (25/7/2025).

Dokumen tersebut diterima langsung Ketua Tim Kunker, Ridwan Bae, mewakili Komisi V DPR RI. Penyerahan ini menandai keseriusan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam memperjuangkan dukungan pusat terhadap berbagai program prioritas pembangunan, khususnya infrastruktur dan penanganan bencana rob di pesisir utara.

“Yang hadir hari ini bukan sembarang tamu. Ini mitra strategis kami dari pusat, ada dari Kementerian Perhubungan, Kementerian Desa, BMKG, dan lainnya. Ini bukan kunjungan biasa,” ujar Ahmad Luthfi membuka sambutan.

Ia mengungkapkan, kondisi jalan nasional non-tol di Jawa Tengah saat ini hanya sekitar 51 persen yang dalam kondisi mantap. Sementara jalan provinsi baru 26 persen, dan jalan kabupaten/kota sekitar 10 persen.

“Kalau rusak, yang ditanya pasti bupatinya, atau gubernurnya. Padahal kewenangan bisa saja milik pusat. Maka perlu sinergi yang kuat, tidak bisa diselesaikan sendiri-sendiri,” tegasnya.

Dokumen yang diserahkan Gubernur memuat daftar usulan infrastruktur jalan, jembatan gantung, bendungan, irigasi, hingga penanganan rob di Sayung, Demak, melalui pembangunan Giant Sea Wall sepanjang 20,2 km, kolam retensi, dan sistem pompa.

“Sayung itu waktu saya masih kantor di sebelah situ, sudah banjir terus. Kalau ditanya siapa yang tanggung jawab, masyarakat nggak peduli itu kewenangan siapa. Yang penting negara hadir,” tegas Luthfi, disambut riuh hadirin.

Mantan Kapolda Jateng ini juga menyinggung keterbatasan fiskal daerah. Ia menyebut, alokasi anggaran infrastruktur di provinsi hanya 15 persen dari total APBD, sehingga peran pusat sangat dibutuhkan.

“Kami mohon Komisi V bisa ikut mengawal ini, agar usulan-usulan kami masuk menjadi program nasional,” katanya.

Lebih lanjut, Luthfi menekankan pentingnya pembangunan yang tidak sektoral. Ia menyatakan telah bersepakat dengan para bupati dan wali kota se-Jateng untuk membangun secara kolaboratif, lintas kewenangan, hingga ke tingkat desa.

“Kita nggak boleh membangun dengan ego sektoral. Kami hadirkan semua: pusat, provinsi, kabupaten, bahkan sampai desa. Semua harus duduk bareng menyelesaikan problem bersama-sama,” ujarnya.