Ribuan Hektare Sawah di Grobogan Tergenang, Pemprov Jateng Dampingi Klaim Asuransi Gagal Panen

Sebanyak 1.842 hektare sawah di Grobogan terendam banjir. Pemprov Jateng dampingi petani ajukan klaim AUTP jika dinyatakan gagal panen.
GROBOGAN, puskapik.com – Banjir akibat cuaca ekstrem merendam sekitar 1.842 hektare lahan persawahan di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah, pada Senin, 16 Februari 2026.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah segera mengambil langkah dengan menyiapkan pendampingan bagi petani untuk pengajuan klaim Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) jika lahan terdampak dinyatakan mengalami gagal panen (puso).
Baca Juga: Ahmad Luthfi Dorong Penanganan Jangka Pendek dan Panjang Banjir Grobogan-Demak
Data sementara Dinas Pertanian dan Peternakan (Distanak) Jawa Tengah mencatat ribuan hektare lahan pertanian terendam dan masih dalam proses verifikasi lapangan. Pemerintah memastikan langkah identifikasi dilakukan secara menyeluruh sebelum klaim asuransi diproses.
Kepala Distanak Jateng, Defransisco Dasilva Tavares, mengatakan petugas Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman (POPT) akan melakukan pengecekan untuk memastikan tingkat kerusakan tanaman.
“Petugas POPT nanti mengecek di lapangan apakah ini benar-benar puso atau tidak. Karena dalam kondisi terendam, deteksi kerusakan cukup sulit dilakukan,” ujarnya usai mendampingi Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi meninjau lokasi banjir di Grobogan, Selasa (17/2/2026).
Apabila hasil verifikasi menyatakan terjadi gagal panen, laporan akan diteruskan kepada PT Asuransi Jasa Indonesia (Jasindo) sebagai penanggung jawab program AUTP.
Menurut Fransisco, mekanisme klaim mensyaratkan pelaporan maksimal satu pekan sejak kejadian. Karena itu, petani diminta segera mendokumentasikan kondisi lahan dan melaporkan melalui pesan singkat atau aplikasi perpesanan sebelum dilakukan pengecekan lapangan.
“Minimal saat kejadian sudah difoto dan dilaporkan dulu. Setelah itu petugas turun memastikan kebenarannya,” katanya.
Ia mengakui belum seluruh petani terdaftar sebagai peserta AUTP. Pemprov Jateng terus mendorong pendaftaran, terutama di wilayah rawan bencana, agar risiko kerugian akibat gagal panen dapat diminimalkan.


