Warga Tunggulsari Desak Pemerintah Hentikan Aktivitas Tambang, Pemkab Kendal Janji Evaluasi Perizinan

KENDAL, puskapik.com – Penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Desa Tunggulsari, Kecamatan Brangsong, kembali disuarakan masyarakat.

Bersama Aliansi Mahasiswa Kendal, warga menggelar aksi penyampaian aspirasi dengan mendatangi Gedung DPRD Kendal hingga Kantor Bupati Kendal, Senin (22/6/2026).

Dalam aksi tersebut, warga menegaskan sikap penolakan terhadap aktivitas tambang yang dinilai berpotensi memberikan dampak terhadap kelestarian lingkungan dan mengancam keberlangsungan ekosistem di wilayah mereka.

Tokoh pemuda Tunggulsari, Faris Arkam, menyampaikan bahwa masyarakat bukan menolak pembangunan, namun meminta agar setiap kegiatan pembangunan tetap memperhatikan keberlanjutan lingkungan.

Baca Juga: Barongan Kendal Naik Panggung, Festival Perdana Hadirkan Seni Tradisi dengan Nafas Baru

Menurutnya, eksploitasi sumber daya alam tanpa memperhatikan dampak jangka panjang justru dapat merugikan masyarakat.

“Menjaga lingkungan dan menjaga ekosistem itu pasti lebih baik. Kalau hanya mementingkan keuntungan sesaat, yang rugi nantinya masyarakat sendiri,” tegas Faris.

Ia menilai lingkungan menjadi aset penting yang harus dijaga bersama karena dampak kerusakan akibat aktivitas eksploitasi akan dirasakan langsung oleh warga sekitar.

Baca Juga: Hari ini Aliansi Mahasiswa Brebes Akan Demo Bawa 10 Tuntutan ke Pendopo Kabupaten

Senada dengan masyarakat, perwakilan Aliansi Mahasiswa Kendal, Najib, menyatakan dukungannya terhadap perjuangan warga Tunggulsari. Mahasiswa meminta pemerintah daerah mengambil sikap tegas terhadap aktivitas pertambangan yang dinilai tidak sejalan dengan upaya perlindungan lingkungan.

Menanggapi aspirasi warga, Wakil Bupati Kendal Benny Karnadi yang menemui langsung peserta aksi menyatakan pemerintah daerah berkomitmen menjaga kelestarian lingkungan dan akan menindaklanjuti tuntutan masyarakat.

Benny mengatakan telah meminta jajaran terkait untuk melakukan evaluasi terhadap aspek perizinan aktivitas pertambangan, termasuk dokumen lingkungan yang menjadi dasar operasional perusahaan.

“Saya akan perintahkan kepada Kepala ESDM untuk dievaluasi. Saya juga akan perintahkan kepada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kendal untuk mengevaluasi kembali izin UKL-UPL,” ujar Benny di hadapan massa aksi.

Ia menegaskan persoalan lingkungan tidak dapat diselesaikan pemerintah sendiri tanpa dukungan masyarakat dan sinergi bersama aparat keamanan.

“Saya tidak bisa berjalan sendirian kalau tidak didukung warga. Saya juga harus didukung oleh Pak Kapolres dan Pak Dandim,” katanya.

Benny yang juga menjabat Ketua Satgas MBLB menyampaikan komitmennya untuk bersama masyarakat Tunggulsari dalam menjaga lingkungan. Ia menyebut persoalan tersebut sebelumnya juga telah dibahas bersama Bupati Kendal dan sejumlah pihak terkait.

“Nanti Ibu Bupati akan bertemu dengan perwakilan warga. Sejak di Semarang persoalan ini sudah kami diskusikan bersama Ibu Bupati dan pihak terkait,” ungkapnya.

Di hadapan warga dan mahasiswa, Benny menyampaikan pernyataan tegas terkait keberadaan aktivitas tambang di wilayah Tunggulsari.

“Kami tegaskan, tidak ada lagi tambang di Tunggulsari. Yakinlah bahwa kami menjaga lingkungan bersama warga Tunggulsari,” tegas Benny yang disambut tepuk tangan peserta aksi.

Aksi yang berlangsung tertib tersebut menjadi wadah konsolidasi antara warga dan mahasiswa untuk memperjuangkan kelestarian lingkungan. Setelah penyampaian aspirasi, kegiatan dilanjutkan dengan dialog bersama Bupati Kendal Dyah Kartika Permanasari dan unsur Forkopimda di Gedung Abdi Praja Pemkab Kendal.

Warga berharap komitmen pemerintah daerah tidak berhenti pada pernyataan, tetapi diwujudkan melalui langkah nyata dalam mengawal persoalan lingkungan.

Masyarakat Tunggulsari juga berharap wilayah mereka tetap terjaga dari aktivitas yang berpotensi merusak lingkungan serta mampu memberikan rasa aman bagi kehidupan warga di masa mendatang.