“Bukan aturannya yang baru, tapi kebijakannya sedang disesuaikan”

Pajak : Gelombang Protes dan Adaptasi Kebijakan Pusat

Oleh : Andina Elok Puri Maharani

(Pakar Hukum dan Kebijakan Publik Fakultas Hukum UNS)

OPSEN Pajak Kendaraan Bermotor adalah kebijakan Pemerintah Pusat, bukan Pemerintah Provinsi, besarannya sama untuk semua Provinsi di Indonesia. Regulasi Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dengan UU No. 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD).

Regulasi ini mengubah mekanisme pembagian pendapatan antara provinsi dan kabupaten/kota terkait pajak. Kali ini yang dibahas adalah Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Baca Juga: Ahmad Luthfi Minta Penanganan Longsor di Ungaran Timur Rampung dalam Sepekan

Sebelum rezim UU HKPD, PKB dipungut oleh Pemerintah Provinsi dan hasil penerimaannya dibagikan kepada kabupaten/kota sebesar 30% (tiga puluh persen), mekanisme ini disebut bagi hasil. Setelah diberlakukan UU HKPD, mekanisme bagi hasil beralih menjadi opsen yakni pungutan tambahan menurut presentasi tertentu, implikasinya pajak yang dibayar langsung masuk ke kabupaten/kota sesuai bagiannya. Regulasi ini disusun agar kabupaten/kota menerima bagiannya lebih cepat daripada menunggu mekanisme bagi hasil.

Apakah serta merta pajak yang dibayarkan rakyat menjadi naik?

Secara regulasi tidak serta merta menjadikan pajak naik, karena sekalipun ada opsen, pemberlakuannya disertai dengan penurunan tarif pajak. Dalam perspektif regulasi, lahirnya UU HKPD ini juga memberi ruang kepada kepala daerah untuk mengeluarkan kebijakan yang prinsipnya memberi keringanan kepada masyarakat. Regulasi ini dikuatkan pula dalam PP No. 35 tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi daerah, serta Surat Edaran dari Menteri Dalam Negeri yang ditujukan kepada Gubernur seluruh Indonesia. Ketetapan angka pajak ini dalam Pasal 10 UU HKPD diaturpaling tinggi 1,2% untuk kendaraan pertama, jika progresif paling tinggi 6%. Tarif ini disertai dengan tambahan opsen sebesar 66% dari tarif pajaknya.

Mengapa terasa naik? Tarif PKB Jateng di angka 1,05 persen dengan tambahan opsen 66% sehingga totalnya sekitar 1,74 persen. Angka ini memicu gelombang protes masyarakat. Apalagi belum ada kepastian program keringanan pajak kendaraan sehingga tarif pajak seolah naik, padahal sebetulnya tidak ada regulasi yang berubah. Menilik regulasi dalam perspektif historis, pada Perda No. 2 Tahun 2011 Pemprov Jateng menetapkan tarif pajak kendaraan kepemilikan pertama sebesar 1,5 persen.

Sementara mulai Perda No. 12 Tahun 2023, total tarifnya menjadi 1,74 persen termasuk opsen. Perda ini mulai berlaku tahun 2024, namun tidak terlalu terasa karena ada program diskon Januari hingga Maret 2025 dalam program Jateng Merah Putih berupa diskon pokok pajak kendaraan mencapai 13,94 persen serta diskon bea balik nama kendaraan mencapai 24,7 persen. Kemudian program pemutihan PKB April-Juni 2025. Program 2025 ini sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat. Tahun 2026 ini, program tersebut belum ada, sehingga masyarakat merasakan seolah pajak naik. Di tahun 2026 ini diwacanakan diskon 5 persen yang ditargetkan berlaku sampai akhir 2026.

Bagaimana dengan Jatim, DIY, Jabar, Jateng?

Jatim merespons kebijakan pemerintah pusat dengan menurunkan tarif PKB kepemilikan pertama dari 1,5 persen menjadi 1,2 persen. Sedangkan DIY dari 1,5 persen menjadi 0,9 persen. Untuk Jabar, tarif PKB di presentasi 1,12 yang sebelumnya 1,75. Adapun Jateng diangka 1,05 persen yang sebelumnya 1,5 persen, angka-angka tersebut sebelum ada opsen.

Mencermati angka-angka tersebut, Jawa Tengah bukan provinsi yang paling tinggi menerapkan tarif PKB, yang membuat terasa mahal adalah pajak progresif, nilai kendaraan tinggi, efek opsen dan ketiadaan diskon atau relaksasi. Contohnya Jatim, Jabar dan DIY yang melakukan relaksasi full selama 1 tahun sehingga tarif yang dibayar masyarakat seolah tetap. Mengingat bahwa opsen ini merupakan kebijakan pusat, maka pemerintah provinsi harus pintar-pintar menyikapi agar tidak memberi beban kepada masyarakat.

Wacana Relaksasi 5 persen, Transparansi dan Kesejahteraan