Surat MBG MTsN 2 Brebes Viral, Kemenag Brebes dan BGN Tegaskan Tak Sesuai Juknis dan Sudah Ditarik

BREBES, puskapik.com - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang digagas pemerintah pusat sebagai solusi pemenuhan gizi anak kini menghadapi sorotan tajam di Kabupaten Brebes. Polemik bermula dari beredarnya surat pernyataan bermaterai dari MTs Negeri 2 Brebes yang meminta wali murid menyetujui sejumlah risiko kesehatan, termasuk larangan menggugat secara hukum jika anak mengalami keracunan makanan. Surat tersebut memuat enam poin risiko yang harus disetujui orang tua, mulai dari gangguan pencernaan, reaksi alergi, kontaminasi ringan, hingga keracunan akibat kelalaian pihak ketiga. Di bagian akhir, orang tua juga diminta bersedia membayar ganti rugi sebesar Rp80.000 jika tempat makan anak rusak atau hilang. Surat ini viral di media sosial sejak Senin (15/9), memicu gelombang kritik dari publik. Salah satu wali murid menyebut surat tersebut sebagai bentuk pembebanan yang tidak adil terhadap penerima manfaat. "Kalau memang niat membantu, kenapa justru kami dibebani risiko begitu banyak?" ujarnya. Kemenag Brebes: Tidak Pernah Instruksikan, Surat Harus Dicabut Kepala Seksi Pendidikan Madrasah Kementerian Agama Kabupaten Brebes, Mad Sholeh, membenarkan bahwa surat tersebut diterbitkan tanpa koordinasi dengan pihak Kemenag. Ia menegaskan bahwa pihaknya telah meminta sekolah untuk segera mencabut surat tersebut. "Sebelumnya tidak ada koordinasi dengan pihak Kemenag. Begitu saya tahu, saya langsung minta agar surat itu dicabut. Pokoknya saya tidak mau tahu, dan harus dicabut," tegas Mad Sholeh saat dihubungi wartawan. Ia menjelaskan bahwa surat tersebut muncul menjelang kerja sama antara pengelola MBG dan pihak sekolah. Menurutnya, pihak pengelola MBG sempat menyerahkan contoh surat kepada sekolah, yang kemudian ditindaklanjuti oleh MTsN 2 Brebes tanpa melalui proses verifikasi kelembagaan. "Tidak ada keharusan membuat surat seperti itu. Kami sudah sampaikan bahwa pendataan siswa bisa dilakukan dengan cara lain yang lebih aman dan tidak membebani orang tua," tambahnya. BGN Brebes: Surat Bukan dari Kami, Tapi Tanggung Jawab Tetap Ada Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Kabupaten Brebes, Arya Dewa Nugroho, menegaskan bahwa surat tersebut bukan berasal dari BGN. Ia menyebutnya sebagai inisiatif lokal dari MTsN 2 Brebes yang tidak sesuai dengan petunjuk teknis resmi MBG. "Itu surat yang mengeluarkan bukan dari BGN, tapi dari MTs Negeri 2 Brebes. Bila terjadi keracunan dan lain-lain, BGN tidak akan lepas tangan," tegas Arya. Arya juga memastikan bahwa BGN telah melakukan mediasi langsung dengan pihak sekolah dan SPPG. Dalam mediasi tersebut, disepakati bahwa surat angket tersebut ditarik dan tidak akan digunakan lagi. Ia menambahkan bahwa BGN bekerja sama dengan Dinas Kesehatan untuk memastikan keamanan pangan dan SOP distribusi tetap berjalan sesuai standar. MTsN 2 Brebes: Tujuan Awal untuk Mendata Alergi Humas MTsN 2 Brebes, Jenab Yuniarti, menyatakan bahwa surat tersebut awalnya bertujuan untuk mendata riwayat alergi siswa. Ia mengakui bahwa terjadi miskomunikasi dalam penyusunan kalimat, sehingga menimbulkan interpretasi yang salah. "Sudah clear. Awalnya kami mengeluarkan angket karena di lapangan ditemukan anak-anak kami ada beberapa yang alergi terhadap makanan. Tapi memang terjadi miskomunikasi dalam redaksinya," ujar Jenab. Surat tersebut kini telah resmi ditarik atas instruksi Kemenag Brebes dan hasil mediasi dengan Korwil BGN. Capaian MBG di Brebes Berdasarkan data resmi Badan Gizi Nasional per 16 September 2025 pukul 11.00 WIB, tercatat 8.097 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah berstatus operasional di seluruh Indonesia. Kabupaten Brebes sendiri telah menjalin 52 kerja sama (PKS) dengan BGN, dan dari jumlah tersebut, 40 unit telah aktif beroperasi di 17 kecamatan, tersebar dipuluhan desa dan ratusan sekolah. **