PEMALANG, puskapik.com – Rencana penerapan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) setiap hari Jumat menuai sorotan dari Komisi A DPRD Kabupaten Pemalang.

Anggota Komisi A DPRD Pemalang Bidang Pemerintahan, Heru Kundhimiarso, menilai kebijakan tersebut berpotensi memperburuk disiplin kerja ASN di daerah.

Menurutnya, tanpa kebijakan WFH saja masih ditemukan ASN yang tidak menjalankan tugas sebagaimana mestinya.

Baca Juga: Ini Skema Pilkades 2026 di Pemalang, Penentuan TPS Disesuaikan Sebaran Pemilih

Ia pun mempertanyakan efektivitas kebijakan tersebut.

"Tidak ada WFH saja banyak ASN yang keluyuran meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya, apalagi kerja dari rumah?" tegas Kundhi, Selasa 7 April 2026.

Wakil rakyat dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu juga mengingatkan bahwa penerapan Work From Home dapat berdampak langsung pada kualitas pelayanan publik.

Kundhi menilai, masyarakat sebagai pihak yang membutuhkan layanan justru akan dirugikan jika pengawasan terhadap kinerja ASN semakin longgar.

"Pelayanan publik jelas terganggu bukan hanya terhambat. Yang pasti dirugikan rakyat yang sudah membayar pajak untuk menggaji para aparatur negara itu," ujarnya.

Tak hanya itu, Kundhi juga mengkritik alasan efisiensi anggaran yang dijadikan dasar penerapan kebijakan WFH.