Setahun Kepemimpinan Bupati Anom Dinilai Gagal, DPRD Pemalang Beri Raport Merah

Anggota DPRD Pemalang Heru Kundhimiarso memberi “rapor merah” untuk kinerja Bupati Anom Widiyantoro. Ia menyoroti kisruh UHC, honorer, banjir, dan sampah.
PEMALANG, puskapik.com – Anggota Komisi A Bidang Pemerintahan DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, melontarkan kritik tajam terhadap kinerja Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dalam satu tahun terakhir.
Kundhi secara tegas menyebut kinerja kepala daerah tersebut layak mendapat “rapor merah”.
Hal itu disampaikan Heru Kundhimiarso usai Rapat Paripurna Pembentukan Pansus LKPJ Bupati Pemalang Akhir Tahun Anggaran 2025, Jumat 27 Maret 2026.
“Muncul pertanyaan: apa penilaiannya sebagai wakil rakyat atas setahun kinerja bupati? Jawabannya jelas: rapor merah!” kata Kundhi.
Baca Juga: Buku Kas Warung Obat Bongkar Dugaan Setoran ke Oknum, Dedy Yon Minta Institusi Bertindak
Menurutnya, penilaian tersebut bukan tanpa dasar. Politisi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menilai berbagai persoalan krusial di Kabupaten Pemalang hingga kini belum tertangani dengan baik.
Mulai dari kisruh program Universal Health Coverage (UHC), persoalan tenaga honorer yang memaksakan skema outsourcing yang memiliki potensi persoalan hukum seperti di Kabupaten Pekalongan.
“Loh kok bisa? Ya bisa lah, wong keliatan jelas seperti apa kinerjanya! Dari kisruh UHC, carut marutnya hononer memaksa sistem outsourcing dan itu berpotensi bermasalah hukum seperti di Pekalongan,” ujarnya.
Baca Juga: Dikabarkan Hilang, Seorang Kakek 70 Tahun Asal Gringsing Ditemukan Meninggal di Kendal
Tak hanya itu, mantan aktivis Walhi ini juga menyoroti buruknya kondisi infrastruktur, khususnya drainase dan sungai yang dinilai menjadi salah satu penyebab banjir di hampir seluruh wilayah Pemalang.
Ditambah lagi persoalan sampah yang tak kunjung terselesaikan turut menjadi catatan serius.
Heru Kundhimiarso mengungkapkan, berbagai rekomendasi yang telah disampaikan DPRD Pemalang kepada pemerintah daerah atau eksekutif juga kerap tidak dijalankan.
“Bahkan, banyak rekomendasi DPRD tidak pernah dijalankan, diabaikan dan dianggap angin lalu. Lah kalau DPRD saja tidak dianggap apalagi suara rakyatnya?” pungkasnya.
Artikel Terkait

DPRD Pemalang Imbau Bijak Bermedsos, Pelecehan Berbasis AI Bisa Dijerat UU ITE

Coktas di Tiga Desa Ulujami, Bawaslu Pemalang Pastikan Akurasi Data Pemilih

Bawaslu Pemalang Gandeng ITB Adias Perkuat Pendidikan Politik dalam Pemilu 2029
