Banpol Parpol Kota Tegal Diusulkan Naik Hingga Rp 7.500 Mulai 2027

Menurut Pujo, usulan kenaikan tersebut mengacu pada sejumlah regulasi serta aspirasi dari tujuh partai politik peraih kursi di DPRD Kota Tegal hasil Pemilu Legislatif.

"Kita mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang bantuan keuangan kepada partai politik," jelas Pujo.

Selain itu, Permendagri Nomor 78 Tahun 2020 juga menjadi dasar pengusulan, yang mengatur tata cara penghitungan, penganggaran dalam APBD hingga administrasi pengajuan, penyaluran dan laporan pertanggungjawaban banpol.

Pujo menambahkan, hasil pembahasan di tingkat kota nantinya akan dipaparkan di tingkat provinsi dengan mempertimbangkan kondisi keuangan daerah.

"Biasanya dari provinsi mempertanyakan apakah mandatori spending seperti pendidikan dan kesehatan sudah terpenuhi. Jika itu sudah, ada ruang kebijakan untuk menaikkan banpol," ujar Pujo.

Pujo menilai, jika dibandingkan dengan struktur APBD Kota Tegal, persentase kenaikan banpol masih tergolong kecil.

Dari tujuh partai politik pemenang Pemilu Legislatif di Kota Tegal, lanjut Pujo, terdapat usulan besaran banpol yang bervariasi, mulai dari Rp 8.500 hingga Rp 10.000 per suara sah.

"Jika diperbolehkan, pemberlakuannya di tahun 2027, karena nanti juga menunggu SK dari gubernur," ungkap Pujo.

Budi berharap, dengan keterbatasan anggaran pendidikan politik dari pemerintah, partai politik juga dapat meningkatkan peran dan atensi terhadap pendidikan politik secara mandiri.

"Secara aturan, penggunaan banpol minimal 60 persen memang diperuntukkan bagi pendidikan politik, baik untuk konstituen maupun masyarakat umum, termasuk peningkatan partisipasi," kata Budi.