TEGAL, puskapik.com - Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Fikri Faqih, meminta Kemendikdasmen serius mengawal anggaran pendidikan agar tepat sasaran. Hal itu disampaikan dalam rapat kerja bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah membahas Rancangan Kerja Anggaran (RKA) 2026 belum lama ini. Menurut Fikri, ada sejumlah persoalan mendesak yang harus segera dituntaskan, mulai dari nasib guru honorer hingga kondisi sekolah yang rusak. "Banyak guru sudah lulus PPPK tetapi belum mendapat SK karena masalah alokasi. Padahal anggarannya sudah tersedia lewat Transfer ke Daerah (TKDD). Ini hak mereka, harus segera diselesaikan," kata Fikri dalam keterangan resmi yang diterima pada Jumat 19 September 2025. Legislator PKS dari dapil Jawa Tengah IX (Kota Tegal, Kabupaten Tegal dan Brebes) ini juga menyinggung rencana kenaikan gaji guru honorer non-ASN dari Rp 300 ribu menjadi Rp 500 ribu sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto. Fikri menilai langkah ini baik dan harus menjadi prioritas dalam penganggaran. Isu infrastruktur pendidikan juga menjadi sorotan. Fikri menyebut Komisi X masih banyak menerima laporan soal sekolah ambruk. Fikri berharap janji Presiden untuk merampungkan revitalisasi sarana prasarana sekolah dalam tiga tahun bisa benar-benar diwujudkan. Tidak hanya itu, persoalan literasi juga turut dia angkat. Fikri menyoroti perubahan status Perpustakaan Nasional (Perpusnas) yang kini berdiri sebagai lembaga mandiri. Menurutnya, koordinasi dengan Badan Bahasa tetap perlu diperkuat agar capaian literasi masyarakat bisa terpantau. Meski mengkritisi sejumlah hal, Fikri menegaskan PKS tetap menyetujui anggaran sebesar Rp 400 miliar untuk Kemendikdasmen. Namun Fikri mengingatkan agar kementerian tidak berpuas diri. "Kami setuju Rp 400 miliar itu, tapi catatan-catatan tadi harus dikawal. Jangan sampai berhenti di angka saja," ujar Fikri. **