Pemkot Tegal Diminta Benahi Operator DTSEN

Rabu, 5 Agustus 2026 | 16.20
Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, memimpin rapat kerja bersama BPS dan Dinas Sosial Kota Tegal, Rabu 5 Agustus 2026.
Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman, memimpin rapat kerja bersama BPS dan Dinas Sosial Kota Tegal, Rabu 5 Agustus 2026.

Komisi II DPRD Kota Tegal mendorong pembenahan validasi DTSEN dengan memperkuat peran operator kelurahan agar data bansos lebih akurat, transparan, dan tepat sasaran.

TEGAL, puskapik.com - Komisi II DPRD Kota Tegal, menekankan pentingnya pembenahan sistem validasi Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional atau DTSEN, terutama pada peran operator di tingkat kelurahan.

Hal itu mengemuka dalam Rapat Kerja Komisi II bersama Badan Pusat Statistik dan Dinas Sosial Kota Tegal, Rabu 5 Agustus 2026.

Ketua Komisi II DPRD Kota Tegal, Zaenal Nurohman menjelaskan, alur pengolahan data DTSEN dimulai dari masyarakat yang diverifikasi Dinas Sosial, kemudian dikirim ke BPS untuk diolah menjadi klasifikasi desil.

Baca Juga: KPK Geledah Rumah Kepala DPUPR dan Dinkes Pemalang

"Data dari masyarakat divalidasi Dinsos, lalu dikirim ke BPS. Setelah diolah, hasilnya kembali ke Kementerian Sosial dan diteruskan lagi ke daerah," ujar Zaenal.

Zaenal menegaskan, sistem DTSEN menggunakan mekanisme kuota tetap pada tiap desil.

Artinya, perubahan data tidak menambah atau mengurangi jumlah penerima, melainkan hanya menggeser posisi.

"Seperti klasemen bola. Kalau ada warga yang ekonominya turun dari desil 6 ke desil 2, maka akan ada yang terdorong naik menggantikan posisinya. Jadi hanya perpindahan," jelasnya.

Baca Juga: Petasol Kendal Siap Dipasarkan, Terhambat Regulasi Penjualan BBM

Zaenal menambahkan, penentuan desil sangat dipengaruhi oleh integrasi data berbasis Nomor Induk Kependudukan (NIK).

Sistem ini terhubung dengan berbagai instansi, seperti kelistrikan, perbankan, kepemilikan aset di Badan Pertanahan Nasional (BPN), hingga data kendaraan di Samsat.

"Kalau tidak jujur, sistem tetap bisa membaca karena NIK terhubung ke banyak sektor," katanya.

Selain itu, hasil sensus ekonomi yang tengah berjalan juga berpotensi memengaruhi pembaruan data, karena mencakup puluhan indikator penilaian kesejahteraan.

Usulan Bansos dan Pembaruan Data Dinamis

Berdasarkan data Dinas Sosial, usulan bantuan sosial dan pembaruan data terus berlangsung sepanjang 2026.

Halaman 1 dari 2

Artikel Terkait