161 Rumah Warga di Batang Masuk Program Perbaikan RTLH Tahun Ini

Kamis, 14 Mei 2026 | 12.22
Tatang Sontani
Tatang Sontani

Kepala DPRKP Batang, Tatang Sontani menuturkan tahun 2026 ini sebanyak 161 unit rumah warga masuk program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

BATANG, puskapik.com - Kepala Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPRKP) Batang, Tatang Sontani, menuturkan tahun 2026 ini sebanyak 161 unit rumah warga masuk program perbaikan Rumah Tak Layak Huni (RTLH).

Setiap rumah mendapatkan alokasi bantuan sebesar Rp18,5 juta.

"Ahamdulillah, satu unit itu nilainya Rp18,5 juta. Skemanya, Rp2,5 juta untuk upah tenaga kerja dan sisanya murni untuk pengadaan material,” kata Tatang Sontani, Rabu 13 Mei 2026.

Baca Juga: Bekal Hidup Baru, Warga Binaan Lapas Kendal Ikuti Pelatihan Membuat Roti

Menurut Tatang, meskipun nominal bantuan ini masih sama dengan tahun sebelumnya, Pemkab Batang memastikan setiap rupiah terserap efektif untuk memperbaiki kerusakan rumah warga.

Sesuai data, kata dia, masih ada sekitar 14.000 unit rumah di Kabupaten Batang yang masuk dalam kategori tidak layak huni.

"Angka itu sangat dinamis yang belum tersentuh ada sekitar 14.000-an. Itu bisa jadi tambah, bisa jadi kurang. Karena RTLH itu karakter penghuni ya,"ujarnya.

"Bisa jadi anaknya sukses kerja di luar negeri lalu membangunkan rumah orang tuanya, atau sebaliknya, ada warga yang jatuh miskin karena bencana,”lanjut Tatang.

Menyadari keterbatasan APBD jika harus menangani 14.000 rumah sendirian, Pemkab Batang melakukan langkah proaktif.

Sesuai arahan Bupati, jajaran DPRKP mulai melakukan koordinasi ke pusat melalui kementerian dan berkoordinasi intens dengan Pemerintah Provinsi.

Baca Juga: Petani Kendal Dilatih Racik Obat Hama Alami dari Jagung dan Akar Bambu

Upaya ini mulai membuahkan titik terang.

Bantuan Tambahan

Setelah melakukan kunjungan ke kementerian terkait, Batang diproyeksikan akan mendapatkan tambahan bantuan dari pusat.

“Kalau Pusat itu kemarin kita sowan ke Pak Menteri, itu rata-rata nanti semua Kabupaten/Kota dapat sekitar 200 unit. Kita terus berupaya ke Kementerian dan Provinsi untuk mempercepat pengurangan jumlah RTLH ini,” tegasnya.

Halaman 1 dari 2

Artikel Terkait