BREBES, puskapik.com- Tahun 2025 menjadi tahun penuh dinamika bagi pemekaran Kabupaten Brebes. Beragam langkah mewarnai perjalanan pembentukan Calon Daerah Otonomi Baru (CDOB) Brebes Selatan dari berbagai kelompok yang memiliki tujuan sama meski dengan cara berbeda. Perjuangan pemekaran tidak lagi berkutat pada kelengkapan administrasi. Dokumen usulan CDOB Brebes Selatan telah sampai Pemerintah Provinsi Jawa Tengah sejak 2018 dan lengkap pada 2022. Di tahun 2025 ini, fokus perjuangan bergeser pada upaya memastikan proses politik di tingkat Provinsi Jawa Tengah tetap berjalan di tengah moratorium pemekaran daerah yang belum dicabut. Setidaknya, ada tiga kelompok yang memastikan proses politik pemekaran itu tetap berjalan. Yaitu Presidium Pemekaran, wadah perjuangan yang lahir dari kongres rakyat Brebes selatan tahun 2004. Kemudian Masyarakat Peduli Pemekaran (MPP), dan Komite Percepatan Pemekaran Kabupaten Brebes (KP2KB). Ketiganya memang memiliki cara kerja berbeda, tetapi membawa tujuan yang sama. MPP dan Presidium cenderung menempuh pendekatan dialogis. Pada April 2025, MPP menggelar Halal Bihalal Konsolidasi Pemekaran Brebes Selatan di Pendapa Bumiayu. Komunikasi Antar-Pihak Kegiatan yang menghadirkan Bagian Otonomi Daerah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah ini menjadi ruang konsolidasi sekaligus penguatan komunikasi antarpihak. Selain itu, pada Juni 2025, MPP menggelar “Ngopi Bareng Pemekaran”, sebagai upaya menjaga perjuangan pemekaran tetap hidup di akar rumput. Presidium Pemekaran juga menjaga jalur komunikasi dengan Pemprov dan DPRD Jawa Tengah, serta lembaga legislatif di tingkat pusat guna memastikan kesinambungan proses politik pemekaran. Pada awal November 2025, Presidium memenuhi undangan audiensi DPD RI. Dalam pertemuan tersebut, Komite I DPD RI menyatakan menerima dan siap memperjuangkan usulan pembentukan CDOB Brebes Selatan. Presidium juga bertemu dengan anggota DPR RI dari Daerah Pemilihan IX Jawa Tengah di ruang Fraksi PAN di Senayan, serta membuka kantor perwakilan di Bekasi sebagai titik konsolidasi warga perantauan di Jabodetabek. Selanjutnya pertengahan November, presidium juga melakukan restrukturisasi internal. Salah satunya adalah sinergi Presidium - MPP, disamping masuknya sejumlah akademisi sebagai dewan pakar presidium. Sementara KP2KB menempuh jalur terbuka dengan dua kali mendatangi Kantor Gubernur dan DPRD Jawa Tengah pada Oktober dan Desember 2025 untuk menyampaikan aspirasi serta berdialog dengan pemerintah provinsi. Pada aksi pertama, satu rombongan bus berangkat, sedangkan pada aksi kedua jumlah massa meningkat menjadi empat rombongan bus. Langkah ini untuk mendorong agar usulan pembentukan CDOB Brebes Selatan segera sampai ke rapat paripurna. Dari dinamika perjuangan sepanjang 2025, ketiga kelompok sejatinya berada dalam satu arah perjuangan. Presidium membuka dan menjaga jalur pusat, MPP merawat ruang dialog serta dukungan masyarakat, sementara Komite Percepatan menekan simpul kebijakan di tingkat provinsi. Banyaknya kelompok perjuangan menunjukkan bahwa pemekaran menjadi keinginan seluruh masyarakat Brebes Selatan. Meski caranya berbeda, tapi tujuannya sama. Lalu bagaimana perjalanan pemekaran pada 2026 nanti? Apakah pendekatan yang sama akan terus berlangsung, atau justru muncul strategi baru? Dan yang paling ditunggu, apakah Pemerintah Provinsi dan DPRD Jawa Tengah akan memparipurnakan usulan pembentukan CDOB Brebes Selatan dan meneruskannya ke pusat? Kita tunggu.***