Jawa Tengah Perkuat Fondasi Fiskal 2026 dengan Efisiensi dan Optimalisasi PAD
Jawa Tengah perkuat fondasi fiskal 2026 lewat efisiensi belanja, optimalisasi PAD, dan target BUMD ketat demi APBD sehat.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Jawa Tengah, Sumarno, menambahkan, akselerasi pendapatan dan penajaman efisiensi belanja menjadi kunci menjaga kesehatan APBD. Pada TA 2025, realisasi pendapatan daerah tercapai Rp 23,76 triliun atau 96,38 persen dari target.
Namun demikian, Sumarno mengakui adanya tekanan berat pada sektor Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB). Realisasi BBNKB hanya mencapai 68,86 persen, dipengaruhi kondisi ekonomi makro serta kebijakan nasional kendaraan listrik yang membebaskan BBNKB.
“Kondisi ini tidak hanya terjadi di Jawa Tengah, tetapi hampir di seluruh provinsi karena erat kaitannya dengan daya beli masyarakat dan dinamika ekonomi nasional,” jelas Sumarno.
Untuk menjaga keseimbangan fiskal pada 2026, Pemprov Jawa Tengah merancang penyesuaian anggaran sebesar Rp 814 miliar melalui dua strategi utama. Pertama, optimalisasi pendapatan dengan fokus peningkatan kepatuhan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Alat Berat, dan Pajak Air Permukaan melalui kolaborasi lintas sektor.
Kedua, peningkatan efisiensi dan efektivitas belanja dengan penyisiran ulang program kerja seluruh OPD tanpa mengorbankan capaian target kinerja utama. **
