Pertumbuhan Ekonomi Jawa Tengah Capai 5,37 Persen, Lampaui Nasional dan Turunkan Angka Kemiskinan

Ekonomi Jawa Tengah tumbuh 5,37 persen pada 2025, melampaui nasional dan berhasil menekan angka kemiskinan serta ketimpangan pendapatan.
SEMARANG, puskapik.com – Jawa Tengah mencatat kinerja ekonomi yang impresif sepanjang 2025. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan ekonomi provinsi ini mencapai 5,37 persen (year-on-year) pada triwulan IV 2025, melampaui rata-rata pertumbuhan nasional yang tercatat sebesar 5,11 persen.
Capaian tersebut menempatkan Jawa Tengah sebagai provinsi dengan tingkat pertumbuhan ekonomi tertinggi kedua di Pulau Jawa. Lebih dari sekadar indikator makro, pertumbuhan ini juga berdampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat, yang ditandai dengan penurunan angka kemiskinan secara signifikan.
"Angka kemiskinan kita bisa turunkan, kita semakin baik, maka ini harus perlu kita tingkatkan," kata Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen, saat memberikan pengarahan dalam Pembukaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) 2026 dan Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Kota Semarang, pada Jumat, 6 Februari 2026.
Tokoh yang akrab disapa Gus Yasin ini menyatakan, momentum pertumbuhan yang berada di atas nasional ini harus terus dijaga dan diarahkan untuk program-program yang menyentuh masyarakat bawah.
"Penurunan angka kemiskinan harus kita masifkan lagi. Anggaran harus mengarah kepada penurunan kemiskinan secara bersama-sama, termasuk memberikan akses pendidikan yang lebih baik bagi kelompok disabilitas, agar kualitas hidup mereka meningkat," tegasnya.
Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jateng, Sumarno mengungkapkan, bahwa angka kemiskinan di Jawa Tengah berhasil ditekan dari 9,48% pada Maret 2025 menjadi 9,39% pada September 2025.
Jumlah penduduk miskin Jawa Tengah pada September 2025 sebanyak 3,34 juta orang, turun 21,87 ribu orang dibanding Maret 2025 dan turun 51,52 ribu orang dibanding September 2024 yang sebanyak 3,40 juta orang.
Baca Juga: JKN PBI Nonaktif per Februari, Pemkot Tegal Buka Peluang Aktivasi Ulang
"Pertumbuhan kita inklusif, didukung oleh gini ratio di angka 0,350. Hal ini mengindikasikan ketimpangan pendapatan antar penduduk semakin menyempit," ujar Sumarno.
Artikel Terkait

Jateng Prioritaskan Pariwisata & Ekonomi Halal untuk Pembangunan 2027 dan Wisatawan Timur Tengah

Gubernur Ahmad Luthfi Mendadak Jadi Fotografer Abadikan Wapres Gibran Bersama Warga di Pengungsian

Wakil Ketua DPRD Kendal Akhmat Suyuti Berpulang, DPRD Kendal Kehilangan Tokoh Senior
