Sekda Jateng : Ada Perbedaan Akuntansi Komersial dan Pemerintahan

SEMARANG, puskapik.com - Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sumarno menjelaskan bahwa akuntansi komersial dan akuntansi pemerintahan memiliki perbedaan mendasar.

Akuntansi komersial menampilkan kinerja keuangan dengan laporan laba-rugi perusahaan, sementara akuntansi pemerintahan berfokus pada pertanggungjawaban dan akuntabilitas.

Hal itu dikatakan Sekda, saat mengisi Kuliah Kerja Lapangan (KKL), Mahasiswa Program Studi Akuntansi Angkatan Tahun 2023,Fakultas Ekonomika Bisnis Universitas Diponegoro, di Gedung Grhadika Bakti Praja, Selasa, 3 Februari 2026.

"Sederhananya, akuntansi komersial bentuknya kinerja keuangan, laporannya berupa laba rugi perusahaan. Sedangkan akuntansi di pemerintahan bentuknya pertanggungjawaban akuntabilitas. Laporannya adalah capaian kinerja yang tertuang dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, atau LKPD," urai Sumarno.

Baca Juga: Dewan Soroti Gaya Kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi, PDIP Beri Apresiasi

Ratusan mahasiswa yang dipimpin Ketua Program Studi Undip, Totok Dewayanto, itu, sengaja datang ke Gubernuran untuk mendengarkan paparan langsung dari Sekda Sumarno, terkait akuntansi untuk pengelolaan keuangan pemerintah daerah.

Sumarno menekankan, pentingnya prinsip transparan dan akuntabel dalam pengeloaan keuangan pemerintah. Pasalnya, neraca yang menjadi wajah keuangan, harus 'balance'.

"Belajar akuntansi, mindsetnya yang tertanam adalah transparan dan akuntabel. Mudah-mudahan adik-adik nantinya juga menjadi virus - virus yang menjaga transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah," tegasnya.

Ditemui usai acara, Sumarno mengatakan, kegiatan KKL mahasiswa Akuntansi Undip ini diharapkan akan memberikan gambaran mengenai pengelolaan keuangan pemerintah daerah. Pasalnya, selama ini mahasiswa yang belajar di universitas lebih mendalami akuntansi komersial.

Baca Juga: 45 Bencana Terjadi di Jateng Sepanjang 1–25 Januari 2026, Warga Diimbau Tetap Waspada

"Mudah-mudahan mahasiswa jadi tahu gambarannya, sehingga bisa menyaring informasi mengenai hiruk pikuk APBD di media-media sosial. Ini kesempatan untuk menyaring informasi, hoaks atau tidak. Sehingga bisa menjadi bagian untuk sosialisasi kepada masyarakat tentang realita pengelolaan APBD," katanya.

Sumarno juga membuka kesempatan seluas-luasnya kepada kampus yang lain untuk belajar pengelolaan keuangan pemerintah di Pemprov Jateng. Menurutnya, belajar tidak melulu di meja kuliah. Hal lain yang lebih penting adalah berinteraksi dan menjalin komunikasi, yang akan terasakan manfaatnya saat memasuki dunia kerja.

Pada kesempatan tersebut, para mahasiswa juga menyampaikan pertanyaan seputar pengelolaan keuangan pemerintah. Halim, mahasiswa asal Bekasi bertanya tentang cara Pemprov Jateng mengelola budgeting dan realisasi anggaran. Sedangkan Zakiya Nur Azizi, bertanya mengenai pengelolaan aset tetap pemerintah. Mahasiswa yang lain, Evan, bertanya seputar pengelolaan pajak oleh pemerintah.

Perwakilan mahasiswa, Muhammad Dhiya Ulfikri, mengatakan, sangat berterima kasih kepada Pemprov Jawa Tengah yang sudah menyambut hangat kedatangan para mahasiswa. Usai mendengarkan paparan langsung dari Sekda Provinsi Jawa Tengah, dia menjadi tahu bagaimana tata kelola keuangan pada sektor publik.

"Bapak Sekda menjelaskan banyak hal dan memberikan gambaran sistem yang ada di pemerintahan. Ini menjadi bekal bagi kami di beberapa tahun ke depan," ujar mahasiswa yang aktif dalam organisasi Badan Audit Kemahasiswaan Akuntasi 2023 ini.