Penulis : Iqbaal Harits Maulana

Sekretaris Lembaga Kajian Origami Nusantara

puskapik.com - Teka-teki mengenai efektivitas program Makan Bergizi Gratis (MBG) belakangan ini kian ramai dibicarakan di ruang publik. Berbagai unggahan di media sosial memperlihatkan adanya jarak antara nilai anggaran per porsi dengan menu yang diterima.

Perbincangan ini tidak semata soal persepsi, melainkan menjadi pengingat bahwa tantangan utama program besar seperti MBG bukan hanya pada ketersediaan anggaran, tetapi pada bagaimana memastikan setiap rupiah benar-benar terkonversi menjadi kualitas gizi yang layak.

Sejumlah catatan di lapangan menunjukkan adanya hal-hal yang perlu dicermati bersama. Di beberapa tempat, masyarakat menyampaikan keluhan terkait variasi menu yang terbatas atau komposisi yang dinilai belum sepadan dengan ekspektasi.

Baca Juga: Diduga Korban Tawuran di Jalingkut, Seorang Pelajar SMK di Brebes Meninggal

Di sisi lain, dinamika juga muncul di tingkat pelaksana, termasuk interaksi antara Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dengan mitra dapur. Situasi ini tentu tidak dapat disederhanakan sebagai persoalan individu, melainkan perlu dilihat sebagai bagian dari proses implementasi program yang masih membutuhkan penataan.

Jika ditarik lebih dalam, persoalan tersebut menunjukkan adanya celah dalam sistem pengawasan. Mekanisme yang ada saat ini masih banyak bergantung pada laporan dan evaluasi berkala.

Pendekatan seperti ini memiliki keterbatasan, terutama dalam mendeteksi ketidakwajaran yang terjadi secara sporadis dan tersebar di banyak titik. Dalam program dengan skala besar seperti MBG, pendekatan reaktif semacam ini berisiko membuat masalah baru diketahui setelah berlangsung cukup lama.

Di sinilah pentingnya pergeseran menuju tata kelola berbasis data. Big data dapat menjadi instrumen untuk memperkuat pengawasan sekaligus meningkatkan transparansi.