PEMALANG, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang diminta segera mengambil langkah penanganan pedagang kaki lima (PKL) yang kian menjamur di kawasan City Walk.

Hal itu disampaikan Rinaldi Firdaus Kautsar, Anggota Komisi C Bidang Ekonomi dan Keuangan DPRD Pemalang, Senin 5 Januari 2026.

Seperti diketahui, belakangan penertiban PKL dan angkringan oleh Satpol PP ramai menjadi perbincangan di media sosial. Langkah itu memicu adanya pro dan kontra di tengah publik.

Baca Juga: Harlah ke 53 tahun, PPP Pemalang Siapkan Verifikasi untuk Pemilu

Publik yang pro beranggapan bahwa langkah penertiban yang dilakukan Satpol PP sudah sesuai aturan. Disamping itu, keberadaan PKL mengganggu ruang publik (trotoar) serta merusak estetika.

Sementara pihak yang kontra menganggap bahwa berdagang adalah hak masyarakat. Larangan berdagang dianggap tak sejalan dengan upaya mendorong pertumbuhan ekonomi.

Perihal itu, Rinaldi Firdaus Kautsar menekankan perlunya sosialisasi kejelasan aturan ihwal larangan berdagang yang lebih masif oleh Satpol PP Kabupaten Pemalang.

"Sosialisasi lebih masif bahwa tidak diperbolehkan berdagang atau mendirikan tenant dagangan di sepanjang City Walk, Satpol PP harus tegas," kata Rinaldi saat dikonfirmasi puskapik.com.

Baca Juga: TKA Ramai Diikuti Jutaan Siswa, Wamendikdasmen Ingatkan Cara Guru Menyajikan Soal

Selain meminta penegakan aturan, legislator muda PDIP itu juga menyoroti pentingnya solusi konkret dari pemerintah, agar kebijakan yang diambil tidak merugikan pelaku UMKM.