PEMALANG, puskapik.com – Kebijakan baru Pemerintah Kabupaten Pemalang yang tidak lagi menerapkan skema Universal Health Coverage (UHC) secara menyeluruh menuai sorotan dari DPRD.

Anggota DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso, menilai perubahan kebijakan di sektor kesehatan tersebut berpotensi mengancam perlindungan kesehatan bagi warga rentan.

Seperti diketahui, Pemkab Pemalang memastikan UHC kini hanya bisa digunakan oleh warga dengan kriteria tertentu. Tidak semua warga otomatis ditanggung seperti sebelumnya.

Baca Juga: Tak Punya Ruang Kelas, Siswa SDN Panggung 5 Tegal Belajar di Tempat Parkir

Menanggapi hal itu, sosok yang akrab disapa Kundhi itu menegaskan, bahwa kebijakan tersebut secara substantif menandai lepasnya status UHC menyeluruh.

Ia memperingatkan potensi celah perlindungan, terutama bagi warga yang diklasifikasikan sebagai masyarakat mampu dan diminta mengaktifkan kepesertaan BPJS Kesehatan mandiri.

"Di atas kertas kebijakan ini tampak rasional. Tapi dalam praktik, ketika warga tidak memiliki BPJS aktif lalu mengalami kondisi gawat darurat, Pemerintah tidak boleh absen." kata Kundhi, dalam press release, dikutip Kamis 8 Januari 2025.

Baca Juga: Agung Widyantoro Pastikan Revitalisasi SDN Panggung 5 Tegal

Heru Kundhimiarso mengatakan bahwa kesehatan merupakan hak dasar yang tidak boleh direduksi menjadi sekadar persoalan anggaran.

"Efisiensi anggaran itu penting, tapi pemerintah tidak boleh menghitung risiko nyawa warga dengan kalkulator semata." jelas legislator Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu.