Bencana Alam Masih Mengancam, Status Darurat di Pemalang Diperpanjang
Pemkab Pemalang perpanjang masa tanggap darurat bencana 14 hari karena dampak banjir dan hidrometeorologi masih berlanjut, pangan aman, infrastruktur ditangani.
PEMALANG, puskapik.com – Pemerintah Kabupaten Pemalang resmi memperpanjang masa tanggap darurat bencana menyusul masih berlanjutnya dampak bencana hidrometeorologi seperti banjir di sejumlah wilayah, termasuk kawasan pesisir.
Keputusan tersebut disampaikan Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro saat memimpin rapat koordinasi kesiapsiagaan bencana yang digelar di Ruang Gadri Rumah Dinas Bupati Pemalang, Jumat 6 Februari 2026 malam.
Ia menjelaskan, meskipun Pemalang telah memasuki tahap rehabilitasi dan rekonstruksi, perkembangan bencana hidrometeorologi yang masih berlangsung membuat sejumlah penanganan tetap berada dalam kondisi kedaruratan.
Baca Juga: Oprit Jembatan Mendelem Menganga, Jalan Semingkir - Watukumpul Pemalang Ditutup
“Karena masih ada dapur umum yang harus didirikan dan masih banyak penanganan yang masuk dalam kategori kedaruratan, maka diputuskan untuk memperpanjang masa tanggap darurat,” ungkap Anom Widiyantoro.
Seperti diketahui, masa tanggap darurat bencana di Pemalang berakhir tanggal 7 Februari 2026. Dengan demikian, masa tanggap darurat diperpanjang selama 14 hari kedepan.
Anom Widiyantoro memastikan kebutuhan pangan bagi warga terdampak bencana dalam kondisi aman dan tercukupi. Hal tersebut berdasarkan laporan Dinas Sosial KBPP Kabupaten Pemalang yang terus melakukan pemantauan di lapangan.
“Alhamdulillah, sampai saat ini kebutuhan pangan sangat mencukupi sesuai laporan dari Kepala Dinas Sosial,” ujarnya.
Terkait infrastruktur, Anom Widiyantoro menyebut perkembangan rencana pembangunan jembatan sementara, khususnya jembatan Bailey dan jembatan Armco. Pembangunan tersebut mendapat dukungan dari Kodam IV/Diponegoro.
Bupati Anom Widiyantoro berharap, upaya mitigasi bencana yang dilakukan secara berkelanjutan dapat meminimalisir dampak yang ditimbulkan.
Pemerintah Daerah Pemalang juga mengajak agar masyarakat bisa memahami mitigasi bencana dengan pendekatan bahasa yang mudah dipahami, baik di tingkat desa maupun kecamatan.
Sementara itu, Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Kabupaten Pemalang, Endro Johan Kusuma, menyampaikan bahwa masa tanggap darurat tahap kedua diharapkan mampu menyelesaikan seluruh permasalahan yang masih ada.
“Hingga saat ini jumlah pengungsi sudah menurun. Puncaknya terjadi pada 26 Januari, dan per 6 Februari 2026 jumlah pengungsi terus berkurang,” jelas Johan.
Ia menambahkan, terdapat 13 jembatan yang putus total akibat bencana. Sebagian di antaranya telah ditangani melalui pembangunan jembatan darurat menggunakan struktur kayu, jembatan Bailey, serta jembatan darurat dari TNI.
Selain penanganan infrastruktur, pemerintah daerah juga tengah menyiapkan skema hunian sementara bagi warga yang rumahnya hilang atau hanyut akibat bencana.
