PEMALANG, puskapik.com – Rencana penerapan sistem outsourcing atau tenaga alih daya bagi tenaga non-Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang menuai penolakan keras dari DPRD.

Komisi A DPRD Pemalang menilai kebijakan tersebut berpotensi menimbulkan persoalan kemanusiaan sekaligus masalah hukum.

Sikap tegas itu disampaikan Anggota Komisi A DPRD Pemalang, Heru Kundhimiarso dalam Rapat Kerja bersama jajaran eksekutif terkait pembahasan Tenaga Honorer Non Skema yang digelar Kamis malam, 15 Januari 2026.

Baca Juga: Ayah Syafiq Harap Insiden Anaknya di Gunung Slamet Jadi Pembelajaran Pendaki

Rapat tersebut dipimpin Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim dan menghadirkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait hingga perwakilan tenaga honorer Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Dalam forum tersebut, Heru Kundhimiarso menegaskan penolakan Komisi A terhadap rencana penerapan sistem outsourcing bagi tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Menurutnya, kebijakan tersebut berisiko merugikan ratusan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi.

"Kami (Komisi A DPRD Pemalang), menolak keras sistem outsourcing atau tenaga alih daya. Kebijakan ini sangat tidak manusiawi karena nantinya akan merumahkan (mem-PHK) ratusan tenaga honorer yang sudah mengabdi bertahun-tahun," tegas politisi Partai Kabngkitan Bangsa (PKB) yang akrab disapa Kundhi.

Kundhi mengungkapkan, saat ini masih terdapat sekitar 902 tenaga honorer yang tersebar di berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan belum mendapatkan kepastian status karena tidak terakomodir dalam rekrutmen PPPK maupun PPPK Paruh Waktu.

Jumlah tersebut belum termasuk tenaga pendidik dan tenaga kesehatan.