Raih WTP, Pemkab Pemalang Perkuat Tata Kelola Keuangan

Jumat, 12 Juni 2026 | 14.53
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK
Bupati Pemalang Anom Widiyantoro Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari BPK

Pemkab Pemalang kembali meraih opini WTP dari BPK RI atas LKPD Tahun Anggaran 2025, menegaskan komitmen terhadap tata kelola keuangan yang transparan.

PEMALANG, puskapik.com - Pemerintah Kabupaten Pemalang menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Tengah.

LHP tersebut diterima langsung oleh Bupati Pemalang Anom Widiyantoro dan didampingi beberapa pejabat di daerah tersebut.

"Alhamdulillah Kabupaten Pemalang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian. Insyaallah capaian ini menjadi bekal bagi kami untuk terus memperbaiki tata kelola keuangan daerah, baik dari sisi administrasi maupun pengelolaan keuangan ke depan,” ujar Bupati Anom.

Baca Juga: Libatkan Alumni Tunarungu, Pelatihan Bandeng Cabut Duri di Kendal Jadi Ajang Pemberdayaan Disabilitas

Bupati Anom Widiyantoro mengungkapkan rasa syukur karena Pemerintah Kabupaten Pemalang kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025.

Pihaknya menyampaikan terima kasih kepada BPK Perwakilan Provinsi Jawa Tengah yang telah melaksanakan proses audit dan memberikan masukan yang konstruktif bagi Pemerintah Kabupaten Pemalang.

Raihan opini WTP tersebut diharapkan dapat semakin memperkuat kepercayaan pemerintah pusat maupun pemerintah provinsi dalam mendukung berbagai program pembangunan di Kabupaten Pemalang.

Baca Juga: Api dari Tungku Kayu Merambat ke Bangunan, Dapur Rumah di Kendal Ludes Terbakar

Meski demikian, Pemkab Pemalang tetap berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Berbagai catatan yang diberikan telah diinventarisasi oleh Inspektorat dan akan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku.

“Catatan dari BPK cukup detail dan konstruktif. Semua sudah kami inventarisir dan mudah-mudahan segera dapat kami tindak lanjuti demi peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah,” pungkasnya. **

Artikel Terkait