Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal Keras Tanggapi Usulan Raperda Penanaman Modal
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Tegal soroti Raperda Penanaman Modal. Mereka khawatir regulasi jadi alat legitimasi eksploitasi dan tak berpihak pada rakyat.
SLAWI, puskapik.com - Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal keras dalam menanggapi pengajuan Raperda Penanaman Modal yang diusulkan Bupati Tegal saat Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Tegal, Selasa 21 April 2026.
Fraksi PDI Perjuangan berharap Raperda Penanaman Modal sebagai alat legitimasi eksploitasi sumber daya daerah.
"Kami perlu menyampaikan secara tegas bahwa penyusunan Raperda ini tidak boleh sekadar menjadi formalitas administratif, apalagi hanya sebagai penyesuaian normatif terhadap regulasi nasional," kata Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal, Syahrul Mizan saat membacakan pandangan umum fraksi terhadap Ranperda Penanaman Modal.
Dikatakan, Fraksi PDI Perjuangan DPRD Kabupaten Tegal mencermati dengan serius penyampaian Raperda tentang Penanaman Modal oleh Pemerintah Daerah.
Jika tidak disusun dengan sungguh-sungguh, Raperda ini justru berpotensi menjadi instrumen legal yang memperlemah posisi daerah dan masyarakat di hadapan kepentingan modal.
"Kami menilai Pemerintah Daerah terlambat dalam melakukan evaluasi terhadap Perda Nomor 4 Tahun 2013. Keterlambatan ini berdampak pada stagnasi kebijakan investasi daerah yang tidak adaptif terhadap perubahan zaman," ujarnya.
Baca Juga: Lawan Pencemaran, DWP Disperpusip Kabupaten Tegal Resmikan Bank Sampah Kartini
Fraksi PDI Perjuangan mengingatkan bahwa kemudahan investasi tidak boleh diartikan sebagai karpet merah tanpa batas bagi investor.
Pihaknya menolak keras jika regulasi ini hanya berorientasi pada kemudahan perizinan tanpa kontrol insentif tanpa selektivitas dan pengabaian terhadap kepentingan rakyat.
