Bantuan yang disalurkan meliputi kebutuhan logistik, layanan kesehatan, bahan baku, serta persiapan obat-obatan. Penanganan dilakukan secara terpadu dengan melibatkan Baznas, Palang Merah Indonesia (PMI), dan pemerintah kabupaten agar bantuan lebih cepat dan merata.

Menurut Gubernur, kondisi penanganan di Pati menjadi salah satu pertimbangan pemerintah provinsi untuk belum menetapkan status darurat bencana secara menyeluruh. Koordinasi lintas sektor antara pemerintah daerah, OPD, TNI, dan Polri dinilai masih berjalan efektif.

Kendati demikian, ia mengakui sejumlah wilayah lain di Jawa Tengah membutuhkan perhatian khusus. Di Kabupaten Jepara, longsor terjadi di banyak titik, termasuk di Desa Tempur yang sempat terisolasi akibat terputusnya akses jalan. Selain itu, banjir juga melanda Kabupaten Kudus dengan dampak yang cukup luas.

“Seluruh kabupaten dan kota sebenarnya telah menyiapkan sarana dan prasarana penanganan bencana, baik oleh bupati, OPD, maupun bersama TNI dan Polri,” kata Luthfi.

Terkait opsi rekayasa cuaca, Luthfi menyatakan langkah tersebut belum dilakukan karena memerlukan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB).

“Rekayasa cuaca harus dilaporkan dan dikoordinasikan dengan pemerintah pusat. Selain itu, kondisi cuaca ekstrem saat ini juga terjadi di daerah lain,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat koordinasi dan kesiapsiagaan agar dampak banjir dan longsor dapat ditekan, serta kehadiran negara tetap dirasakan oleh masyarakat terdampak. **