Ratusan Desa Naik Kelas, Jumlah Desa Mandiri di Jateng Tembus 2.208

Minggu, 25 Januari 2026 | 11.59
Desa di Salah Satu Daerah Jawa Tengah
Desa di Salah Satu Daerah Jawa Tengah

Jumlah desa mandiri di Jateng melonjak jadi 2.208 pada 2025, bukti keberhasilan pembangunan desa dan kolaborasi lintas OPD berjalan efektif.

SEMARANG, puskapik.com - Upaya Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam pembangunan desa telah membuahkan hasil yang nyata. Berdasarkan Indeks Desa (ID) 2025, jumlah desa mandiri meningkat tajam menjadi 2.208 desa, dibandingkan 1.530 desa pada 2024.

Kepala Dispermadesdukcapil Jateng, Nadi Santoso, menyatakan bahwa kenaikan ini menunjukkan keberhasilan kebijakan pembangunan desa di bawah kepemimpinan Gubernur Ahmad Luthfi dan Wakil Gubernur Taj Yasin Maimoen.

“Lonjakan desa mandiri ini menunjukkan pembangunan desa di Jawa Tengah berjalan ke arah yang tepat dan semakin merata,” kata Nadi Santoso, Minggu, 25 Januari 2026.

Baca Juga: Longsor di Bongas Watukumpul Pemalang, Dua Orang Tertimbun

Ia menjelaskan, penilaian status desa pada 2025 tidak lagi menggunakan Indeks Desa Membangun (IDM), melainkan sudah beralih menjadi Indeks Desa (ID) dengan sejumlah perubahan indikator sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Permendes PDTT) Nomor 9 Tahun 2024.

Dalam Indeks Desa, kemajuan desa diukur melalui enam dimensi penilaian, yakni layanan dasar, sosial, ekonomi, lingkungan, aksesibilitas, serta tata kelola pemerintahan desa, sehingga memberikan gambaran pembangunan yang lebih komprehensif.

Berdasarkan data Indeks Desa 2025, komposisi status desa di Jawa Tengah terdiri atas 2.208 desa mandiri, 3.921 desa maju, 1.666 desa berkembang, dan 15 desa tertinggal. Adapun desa dengan status sangat tertinggal sudah tidak ada lagi di Jawa Tengah.

Baca Juga: Butuh Penataan Wisata Guci, Bangunan Tepi Sungai Gung Hingga Pipa Air Panas

Nadi mengatakan, lonjakan status desa tersebut tidak lepas dari pendekatan kolaboratif lintas organisasi perangkat desa (OPD) yang terus didorong oleh Gubernur Ahmad Luthfi.

Adapun masih adanya desa tertinggal, lanjut Nadi, disebabkan penyesuaian indikator dalam peralihan metode penilaian dari IDM ke ID. Meski demikian, Pemerintah provinsi menargetkan seluruh desa tertinggal dapat segera naik kelas melalui pendampingan dan kolaborasi dengan berbagai pihak.

Halaman 1 dari 2

Artikel Terkait