Di bawah lampu merkuri yang berkedip di persimpangan kebijakan, sebuah sirkus mesin-mesin besar bernama birokrasi sedang mempertontonkan atraksinya.

Ia tidak lagi bergerak dalam irama orkestra yang tenang dan terukur, melainkan telah bertransformasi menjadi "Birokrasi Jalanan".

Sebuah arena di mana pedal gas sering kali diinjak dalam-dalam, ban berasap, dan kemudi diputar patah-patah secara radikal, seolah hari esok hanyalah masalah sisa bensin yang ada di tangki hari ini.

Baca Juga: Menepi Sejenak di Ketinggian, Sejuknya Kebun Teh Paninggaran Pekalongan

Fenomena ini adalah sebuah paradoks yang ambigu. Di satu sisi, ada gairah radikal yang mencoba mendobrak tembok-tembok kaku yang selama puluhan tahun menghambat kemajuan.

Sesekali, manuver ekstrem ini memang berhasil melompati jurang stagnasi, membawa sebuah lompatan perubahan kearah yang sebelumnya dianggap mustahil.

Namun, di sisi lain, sering kali terlihat kendaraan besar ini meliuk-liuk tanpa navigasi yang jelas, sekadar menghindari lubang kecil namun justru menghantam tembok besar yang sudah terpampang nyata di depan mata.

Baca Juga: Desa Wisata Cempaka Tegal, Paduan Potensi Alam dan Budaya

Dinamika politik daerah belakangan ini telah menjadi bahan bakar oktan tinggi yang membuat mesin birokrasi menderu-deru. Sayangnya, nakhoda yang memegang kemudi kini kerap lebih sibuk melirik kaca spion bukan untuk memastikan keselamatan penumpang di belakang, melainkan untuk menghitung berapa banyak penonton di pinggir jalan yang memberikan jempol virtual.

Inilah era di mana kebijakan sering kali mabuk oleh "tiran algoritma". Keputusan tidak lagi lahir dari perenungan di laboratorium pemikiran yang sunyi, melainkan dari apa yang sedang riuh di linimasa.