Demo Londo Ireng di Pemalang, Desak Kejaksaan Audit Dapur MBG dan Gerai KDMP
Aliansi Londo Ireng mendesak Kejari Pemalang mengusut dugaan penyimpangan tata kelola MBG dan pembangunan Gerai KDMP dalam aksi unjuk rasa.
PEMALANG, puskapik.com – Kejaksaan Negeri Pemalang didesak untuk mengusut sejumlah dugaan penyimpangan program pemerintah, mulai dari tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan pembangunan Gerai KDMP.
Desakan itu datang dari sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Pemalang yang tergabung dalam 'Aliansi Londo Ireng' saat berunjuk rasa di Kantor Kejaksaan Negeri Pemalang, Kamis 27 Agustus 2026.
Massa aksi gabungan dari Aliansi Masyarakat Peduli Pemalang (AMPP) Karang Taruna Pemalang, dan Ormas 234 SC itu berorasi di depan kantor Kejaksaan Negeri Pemalang sambil membentangkan spanduk berisi tuntutan.
Baca Juga: Konsesioner Tambang Galian C di Pegongsoran Pemalang Bantah Abaikan Reklamasi
Setelah sempat berorasi, sejumlah perwakilan massa aksi kemudian beraudiensi dengan jajaran pimpinan Kejaksaan Negeri Pemalang serta Pemerintah Kabupaten Pemalang untuk menyampaikan tuntutan mereka.
Korlap Aksi Londo Ireng, Hamu Fauzi, mengatakan ada berbagai tuntutan yang diboyong dalam aksi unjuk rasa Aliansi Londo Ireng untuk Kejaksaan Negeri Pemalang dalam mengawasi program-program pemerintah.
"Kita sengaja namakan Aliansi Londo Ireng seperti yang sering ditudingkan Presiden kepada orang-orang kritis terhadap pemerintah sebagai Londo Ireng." ujar Hamu Fauzi kepada puskapik.com.
"Isu lokal yang kita bawa di audiensi tadi adalah persoalan-persoalan tata kelola MBG, dan dugaan korupsi gerai KDMP." imbuhnya.
Baca Juga: Sarjana STIT Al-Hikmah Benda Brebes Didorong Adaptif Hadapi Perubahan Dunia Pendidikan
Dalam persoalan Makan Bergizi Gratis Aliansi Londo Ireng meminta Kejaksaan Negeri Pemalang melakukan audit terhadap seluruh dapur MBG yang beroperasi di Kabupaten Pemalang.
Mereka menduga terdapat sejumlah persoalan yang perlu ditelusuri, mulai dari dugaan markup harga, dugaan penyimpangan dalam operasional, hingga persoalan pembayaran upah relawan.
Sorotan juga diarahkan kepada pengawasan program MBG. Aliansi mendesak Wakil Bupati Pemalang selaku Ketua Satgas MBG agar memperkuat pengawasan dengan membentuk badan pengawasan khusus.
Aliansi Londo Ireng menilai pelaksanaan MBG di sejumlah wilayah masih menyisakan persoalan. Massa menyinggung adanya makanan yang disebut tidak layak disajikan, termasuk persoalan di wilayah Widuri dan Petarukan.
Selain persoalan kualitas makanan, mereka juga menyoroti aspek kelalaian serta sarana dan prasarana yang dinilai berpotensi membahayakan siswa.
Baca Juga: Penyaluran KIP, UPS Tegal Minta Pengawasan Orang Tua Mahasiswa agar Tepat Sasaran
