PEMALANG, puskapik.com – Dugaan praktik jual beli kelulusan dalam seleksi perangkat desa di Kabupaten Pemalang mencuat. Nominal pungutannya bahkan mencapai puluhan juta rupiah.

Kini DPRD Pemalang meminta adanya langkah investigatif dari Pemerintah Kabupaten Pemalang dan mendesak Aparat Penegak Hukum menelurusi dugaan pungutan liar (pungli) itu.

Anggota Komisi A DPRD Pemalang Bidang Hukum dan Pemerintahan, Heru Kundhimiarso, menanggapi serius informasi dugaan adanya pungli proses seleksi perangkat desa di Pemalang.

Bahkan pungli seleksi perangkat desa itu disebut-sebut dipatok dengan nominal antara Rp50 juta hingga Rp70 juta.

Baca Juga: KNPI Pemalang Turun Tangan Bantu Pemulihan Pascabanjir Bandang Pulosari

Kundhi menyesalkan apabila benar terjadi praktik pungli dalam rekrutmen calon perangkat desa. Menurutnya, tindakan tersebut tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun.

“Apapun alasannya, namanya pungli tidak dibenarkan,” tegas Kundhi dalam keterangan pers, Senin 2 Februari 2026.

Legislator dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) itu menegaskan, apabila informasi tersebut valid dan benar adanya, masyarakat diminta tidak takut untuk melapor.

DPRD Pemalang, kata Kundhi, siap menerima laporan dan melakukan pendampingan kepada warga yang dirugikan.

Baca Juga: Bupati Anom : PDGI Pemalang Jaga Profesionalisme dan Integritas