Biaya Layanan Tembus Rp 191,3 Triliun, JKN Tetap Jadi Andalan Jaga Kesehatan dan Ekonomi Nasional
Program JKN mencatat lebih dari 725 juta layanan kesehatan sepanjang 2025 dengan biaya Rp191,3 triliun. BPJS Kesehatan menilai program tetap berkelanjutan
TEGAL, puskapik.com - Program Jaminan Kesehatan Nasional atau JKN, kembali menunjukkan peran strategisnya, meski dihadapkan pada lonjakan biaya pelayanan kesehatan yang mencapai Rp 191,3 triliun sepanjang tahun 2025.
Program yang dikelola BPJS Kesehatan ini tetap mampu menjaga keberlanjutan sekaligus memperluas manfaat bagi masyarakat, baik dari sisi kesehatan maupun ekonomi.
Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengungkapkan bahwa besarnya biaya pelayanan tersebut sejalan dengan tingginya pemanfaatan layanan oleh peserta.
Baca Juga: Kerja Sama Diputus Sepihak, Suplier MBG Pemalang Gugat Mitra SPPG
Sepanjang 2025, tercatat lebih dari 725,3 juta pemanfaatan layanan kesehatan atau sekitar 1,9 juta layanan per hari.
Angka ini menjadi indikator tingginya kepercayaan masyarakat terhadap Program JKN.
"Program JKN bukan sekadar jaminan pembiayaan kesehatan, tetapi menjadi fondasi dalam membangun SDM Indonesia yang sehat, produktif dan berdaya saing," ujar Pujo saat Public Expose Laporan Pengelolaan Program dan Keuangan Tahun 2025, Kamis 2 Juli 2026.
Baca Juga: Propam Polda Jateng Datangi Polres Tegal Kota, Tangkap Aiptu N Aniaya Perempuan
Hingga akhir 2025, jumlah peserta JKN mencapai 282,7 juta jiwa atau 98,62 persen dari total penduduk Indonesia.
Capaian tersebut menjadikan JKN sebagai salah satu sistem jaminan kesehatan terbesar di dunia.
Di tengah tingginya beban layanan, kondisi keuangan Dana Jaminan Sosial atau DJS Kesehatan tetap terjaga.
Aset bersih tercatat sebesar Rp 30,04 triliun, dengan hasil investasi mencapai Rp 3,94 triliun.
Tak hanya berdampak pada sektor kesehatan, Program JKN juga memberikan kontribusi signifikan terhadap perekonomian nasional.
Berdasarkan kajian LPEM FEB UI, JKN menyumbang hingga Rp 129 triliun terhadap Produk Domestik Bruto atau PDB dan menciptakan sekitar 3,5 juta lapangan kerja.
Selain itu, program ini turut berperan dalam menekan angka kemiskinan serta melindungi jutaan masyarakat dari risiko jatuh miskin akibat beban biaya kesehatan.
